TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk membiayai peserta BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada 2027 diperkirakan hanya mampu menjangkau 12 ribu hingga 13 ribu jiwa. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kaltara karena jumlah penerima yang dapat ditanggung pemerintah provinsi berpotensi berkurang signifikan.
Anggota DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan kemampuan anggaran Pemprov Kaltara untuk pembiayaan PBI pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp 6,14 miliar. Angka tersebut jauh menurun dibandingkan cakupan sebelumnya yang mencapai lebih dari 30 ribu peserta.
Hal itu disampaikan Supa’ad saat melaksanakan kegiatan reses di Kota Tarakan, Rabu (18/11/26).
“Kalau dikalkulasikan, itu hanya bisa meng-cover sekitar 12 ribu sampai 13 ribu jiwa masyarakat Kaltara. Padahal sebelumnya yang ditanggung provinsi mencapai 30 ribu lebih,” ungkap Supa’ad.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut perlu segera diantisipasi agar masyarakat yang tidak lagi masuk dalam kuota pembiayaan PBI provinsi tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan.
Salah satu langkah yang didorong adalah sinkronisasi data antara Pemprov Kaltara dengan pemerintah kabupaten dan kota. Melalui koordinasi tersebut, masyarakat yang belum terakomodasi dalam pembiayaan provinsi dapat diidentifikasi untuk selanjutnya diupayakan masuk dalam skema pembiayaan pemerintah daerah masing-masing.
Supa’ad menilai persoalan data menjadi salah satu hal penting yang harus dibenahi. Terlebih, masih banyak masyarakat yang belum memahami penetapan kelompok kesejahteraan atau desil yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima bantuan pemerintah.
Untuk menjawab kebingungan masyarakat, Supa’ad menghadirkan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS Kesehatan dalam kegiatan reses tersebut.
“Banyak masyarakat yang mengeluh dan belum paham kenapa mereka masuk di desil tertentu. Makanya saya selalu membawa ahlinya agar masyarakat paham, sekaligus mendesak validasi data agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlantar,” tegasnya.
Dia menekankan pembaruan dan validasi data penerima bantuan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, ketidaksesuaian data dapat menyebabkan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan justru tidak terakomodasi dalam program bantuan.
Menurut Supa’ad, persoalan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Diperlukan keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota agar tidak terjadi kekosongan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan.
Dia berharap koordinasi lintas pemerintahan dapat segera dilakukan, terutama dalam menyelaraskan data penerima PBI dan kemampuan anggaran masing-masing daerah.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses tersebut selanjutnya akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kaltara. Supa’ad ingin memastikan keterbatasan fiskal daerah tidak sampai mengorbankan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pelayanan kesehatan. (***)







