TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) selangkah lagi disahkan. Hal ini menyusul terbitnya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dokumen hasil fasilitasi tersebut menjadi tahapan penting sebelum Ranperda dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, menyambut baik terbitnya dokumen tersebut. Menurutnya, hasil fasilitasi Kemendagri menjadi sinyal positif bagi kelanjutan pembahasan regulasi tersebut.
“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujar Nasir, Jumat (20/11/26).
Meski demikian, Nasir mengatakan masih terdapat sejumlah catatan penyempurnaan dari Kemendagri. Catatan tersebut mencakup aspek substansi hingga redaksional dalam draf Ranperda.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penegasan batas kewenangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan agar materi regulasi tidak tumpang tindih dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dalam Ranperda tersebut, terdapat sejumlah substansi yang mengatur kemudahan bagi koperasi. Di antaranya terkait perizinan berusaha, akses permodalan, pendampingan pembentukan koperasi hingga fasilitasi pelaporan rapat anggota.
Sementara bagi pelaku usaha kecil, regulasi ini mencakup pendampingan legalitas usaha, akses pembiayaan, bantuan modal, pasokan bahan baku, sarana produksi hingga layanan bantuan hukum.
Nasir berharap seluruh substansi yang diatur dalam Ranperda tersebut nantinya dapat memberikan manfaat langsung bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara.
“Poin-poin ini penting karena kita ingin Ranperda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan pelaku usaha kecil di Kaltara. Regulasi ini diharapkan tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan yang lebih nyata,” tegasnya.
Setelah menerima hasil fasilitasi Kemendagri, Pansus II DPRD Kaltara langsung menggelar rapat internal. Rapat tersebut difokuskan untuk membahas dan menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang diberikan pemerintah pusat.
Selanjutnya, hasil pembahasan akan dibawa ke rapat gabungan komisi. Langkah ini dilakukan untuk menjaring masukan dari seluruh anggota DPRD sebelum Ranperda diajukan ke rapat paripurna.
Nasir menargetkan Ranperda tersebut dapat disahkan bersamaan dengan agenda persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kaltara Tahun Anggaran 2027.
“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Raperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Tentu ini tetap bergantung pada penyelesaian seluruh tahapan dan pembahasan yang diperlukan,” pungkas Nasir. (****)







