Disnakertrans Kaltara Awasi Pengupahan, Perusahaan Diminta Penuhi Hak Pekerja

oleh -1421 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com-  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara (Kaltara) mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi ketentuan upah minimum. Perusahaan yang beroperasi di Kaltara tidak diperbolehkan membayar pekerja dengan upah di bawah ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kaltara, H. Asnawi, mengatakan pemenuhan upah minimum menjadi salah satu aspek yang diperiksa dalam pengawasan norma ketenagakerjaan.

Menurutnya, pengawasan dilakukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sekaligus memenuhi hak-hak pekerja sesuai peraturan yang berlaku.

Baca Juga  Proyek SMA Negeri 10 Malinau Terhenti, Pemprov Kaltara Siapkan APBD untuk Lanjutkan Pembangunan

“Dalam pemeriksaan norma ketenagakerjaan, salah satu yang diperiksa adalah masalah upah. Yang jelas, perusahaan tidak boleh membayar upah pekerja di bawah upah minimum,” tegas Asnawi, Kamis, (19/11/26).

Dia menjelaskan, ketentuan pengupahan memiliki beberapa tingkatan. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Begitu pula Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang besarannya berada di atas UMP sesuai ketentuan.

Baca Juga  Ekonomi Kaltara Tumbuh 5,51 persen

Asnawi menyebut penetapan upah minimum juga mempertimbangkan kondisi dunia usaha. Pemerintah harus memperhatikan kepentingan pekerja sekaligus kemampuan perusahaan agar kegiatan usaha tetap berjalan.

Menurutnya, pemerintah berada di posisi penengah dalam proses pembahasan kebijakan pengupahan yang melibatkan unsur pekerja dan pengusaha.

“Serikat pekerja tentu menginginkan upah yang lebih tinggi, sedangkan pengusaha juga memiliki pertimbangan tersendiri. Pemerintah berada di tengah-tengah untuk memfasilitasi agar keputusan yang diambil bisa mempertimbangkan kedua kepentingan tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga  Gubernur Zainal Ingatkan Pengusaha di Kaltara Bayar Upah Sesuai Ketentuan 2027

Dia menambahkan, keterlibatan berbagai unsur dalam Dewan Pengupahan diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Disnakertrans Kaltara berharap perusahaan dapat menjalankan ketentuan pengupahan secara konsisten. Pengawasan juga akan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan hak pekerja terlindungi dan perusahaan mematuhi aturan ketenagakerjaan. (pri/red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan