TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) yang mencapai 5,51 persen menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga memperhitungkan inflasi tahunan yang tercatat sebesar 2,56 persen.
Kedua indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan UMP Kaltara 2027 sebesar Rp 4.027.901.
Pembahasan penetapan upah minimum itu dilakukan melalui Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi di Ruang Rapat Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/26).
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan penetapan UMP tidak hanya didasarkan pada satu indikator ekonomi. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan, kemampuan dunia usaha, hingga daya beli pekerja.
“Pemerintah bersama unsur akademisi senantiasa berada di tengah untuk menjembatani berbagai pandangan. Acuan utama kita tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, data ekonomi dari BPS, serta pertimbangan teknis lainnya,” ujar Zainal.
Dia menjelaskan penghitungan upah minimum menggunakan sejumlah variabel, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Dalam pembahasan UMP Kaltara 2027, nilai koefisien alfa ditetapkan sebesar 0,75 melalui mekanisme voting.
Di sisi lain, nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara pada 2026 tercatat sebesar Rp 5.198.544. Dengan UMP 2027 sebesar Rp 4.027.901, besaran upah minimum tersebut setara dengan 77,48 persen dari nilai KHL.
Zainal menegaskan kebijakan pengupahan harus mampu mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja perlu berjalan beriringan dengan keberlangsungan dunia usaha.
Pemerintah juga berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat memberikan dampak terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin Kalimantan Utara tidak hanya tumbuh dari sisi investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya. (pri/red)







