DPRD Kaltara Apresiasi PAD Banhub Tembus 92 persen, Aset Daerah Hasilkan Rp 2,65 Miliar

oleh -1024 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset milik pemerintah daerah. Salah satunya, pengelolaan aset oleh Badan Penghubung (Banhub) Kaltara di Jakarta yang telah mencatatkan realisasi PAD sebesar 92 persen dari target 2026.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Kaltara ke Kantor Badan Penghubung Kaltara di Jakarta, Kamis (19/11/26).

Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk mengevaluasi capaian pendapatan sekaligus memantau perkembangan pembangunan Anjungan Kaltara di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta.

Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, mengapresiasi capaian PAD yang telah diraih Banhub Kaltara. Dia berharap target pendapatan bisa terealisasi 100 persen hingga akhir tahun.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kepala Badan Penghubung Kaltara beserta seluruh jajarannya. Capaian PAD sebesar 92 persen ini patut diapresiasi. Apalagi masih ada waktu hingga akhir tahun, sehingga kami berharap target 100 persen benar-benar dapat tercapai,” ujar Nasir.

Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah menjadi penting di tengah kondisi fiskal yang terbatas akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Dia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan, termasuk memaksimalkan aset pemerintah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tidak boleh hanya mengeluhkan berkurangnya dana transfer pusat. Pemerintah daerah harus semakin kreatif mencari sumber pendapatan, termasuk melalui optimalisasi aset yang dimiliki. Banhub Kaltara telah menunjukkan bahwa aset pemerintah bisa dikelola secara produktif dan menghasilkan pendapatan bagi daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Provinsi Kaltara, H. Teddy Kusuma, menjelaskan realisasi PAD yang dikelola instansinya telah mencapai sekitar 92 persen dari target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.

Baca Juga  Reses di Sebatik, Nasir Terima Keluhan Pembudidaya Rumput Laut soal Hama

Dia optimistis target tersebut dapat tercapai sepenuhnya hingga akhir Desember 2026.

Adapun kontribusi pendapatan Banhub Kaltara berasal dari dua sumber utama. Pertama, penyewaan sebagian gedung kantor kepada Bank Kaltimtara senilai Rp 1,9 miliar per tahun.

Kedua, retribusi pengelolaan mess yang mencapai Rp 750 juta per tahun. Dengan demikian, total potensi pendapatan dari kedua sumber tersebut sekitar Rp 2,65 miliar setiap tahun.

Nasir menilai pengelolaan aset tersebut dapat menjadi contoh bagi OPD lainnya dalam meningkatkan PAD.

“Keberhasilan Banhub ini harus menjadi motivasi bagi OPD lainnya. Jangan sampai ada aset pemerintah yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Setiap tambahan PAD sangat berarti untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komarudin, juga mengapresiasi pengelolaan aset yang dilakukan Banhub Kaltara.

Dia menilai capaian PAD sebesar 92 persen perlu terus ditingkatkan melalui pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Badan Penghubung Kaltara. Pemanfaatan aset daerah harus terus dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi kondisi fiskal yang tidak mudah,” kata Komarudin.

Komarudin juga meminta Banhub melakukan evaluasi terhadap seluruh aset yang dikelola. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi peluang pendapatan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain membahas PAD, kunjungan kerja DPRD Kaltara juga menyoroti perkembangan pembangunan Anjungan Kaltara di kawasan TMII, Jakarta.

Kepala Banhub Kaltara Teddy Kusuma menjelaskan pembangunan tahap pertama berupa Rumah Adat Bulungan telah rampung 100 persen.

Anjungan tersebut mulai beroperasi pada Selasa (27/10/2026) melalui kegiatan Semarak Benuanta dalam rangka memperingati HUT ke-14 Provinsi Kaltara.

Keberadaan anjungan ini diharapkan menjadi sarana memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya Kaltara kepada masyarakat luas. Selain itu, fasilitas tersebut juga berpotensi menjadi pusat promosi pariwisata, produk UMKM, hingga peluang investasi daerah.

Baca Juga  Serap Aspirasi Warga Seimenggaris, Ruman Tumbo Usulkan Rp1 Miliar untuk Jalan Tani

Untuk tahap kedua, pembangunan direncanakan mencakup Rumah Adat Lamin Dayak dan Rumah Adat Baloy Tidung. Pengembangan juga akan dilengkapi penataan lanskap yang mengintegrasikan ketiga rumah adat dalam satu kawasan budaya.

Rencana tersebut telah mendapatkan dukungan dari manajemen TMII, termasuk penyediaan kawasan untuk pengembangan dua rumah adat tambahan.

Nasir menyambut baik mulai beroperasinya Anjungan Kaltara. Menurutnya, fasilitas tersebut memiliki peran strategis sebagai representasi identitas daerah di tingkat nasional.

“Kita bersyukur Anjungan Kaltara sudah mulai beroperasi sejak Oktober lalu. Ini merupakan langkah maju yang patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kehadiran anjungan ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltara,” ujarnya.

Dia mengingatkan pembangunan anjungan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan. Pemanfaatannya harus diarahkan untuk memberikan dampak terhadap promosi budaya dan perekonomian masyarakat.

“Anjungan Kaltara di TMII jangan hanya dipandang sebagai tempat memamerkan rumah adat. Lebih dari itu, anjungan ini harus menjadi wajah Kalimantan Utara di tingkat nasional, bahkan internasional. Di sinilah kita memperkenalkan kekayaan budaya, potensi pariwisata, produk unggulan UMKM, hingga peluang investasi yang dimiliki Kaltara,” jelas Nasir.

Dia juga berharap pembangunan tahap kedua dapat direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Nasir meminta agar setelah beroperasi, Anjungan Kaltara diisi berbagai kegiatan secara berkelanjutan. Mulai dari pertunjukan seni dan budaya, promosi destinasi wisata, pameran produk UMKM, hingga kegiatan pengenalan peluang investasi.

Menurutnya, seluruh kabupaten dan kota di Kaltara perlu dilibatkan agar anjungan tersebut menjadi ruang promosi bersama bagi daerah.

“Jangan sampai kita sudah mengeluarkan anggaran besar untuk membangun anjungan, tetapi setelah selesai justru minim aktivitas. Harus ada manfaat nyata, termasuk terbukanya akses pasar bagi produk-produk UMKM Kaltara. Dengan demikian, keberadaan anjungan tidak hanya membanggakan secara budaya, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi,” tegasnya.

Baca Juga  Komisi IV DPRD Kaltara Hadiri Peresmian SMAN 5 dan Fasilitas SMKN 4 Tarakan

Komarudin menambahkan, Anjungan Kaltara berpeluang menjadi pusat promosi terpadu untuk memperkenalkan potensi budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif kepada pengunjung TMII, termasuk wisatawan mancanegara.

“Anjungan Kaltara harus benar-benar menjadi jembatan promosi daerah. Kita memiliki kekayaan budaya, potensi pariwisata, serta produk UMKM yang sangat layak diperkenalkan secara nasional. Karena itu, pengembangannya harus diikuti program kegiatan yang terarah, berkelanjutan, dan melibatkan pemerintah kabupaten/kota serta pelaku ekonomi kreatif,” ungkapnya.

Dia juga mengingatkan agar aspek pembiayaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas menjadi perhatian dalam pengembangan anjungan.

“Kita tentu mendukung pembangunan dan pengembangan Anjungan Kaltara. Tetapi harus dipastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang sebanding bagi daerah. Jangan hanya bagus dari sisi bangunan, tetapi harus maksimal dari sisi fungsi dan pemanfaatannya,” tambah Komarudin.

Nasir menegaskan Komisi II DPRD Kaltara akan terus mendorong peningkatan PAD melalui optimalisasi aset daerah. Selain itu, DPRD juga akan memberikan perhatian terhadap program strategis yang dapat memperkuat promosi dan perekonomian Kaltara.

Dia berharap Banhub tidak hanya mampu memenuhi target pendapatan, tetapi juga memperkuat perannya sebagai penghubung Pemprov Kaltara dengan pemerintah pusat, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan di Jakarta.

“Bagi kami, keberhasilan sebuah program bukan hanya diukur dari berapa besar anggaran yang digunakan atau seberapa megah bangunan yang dihasilkan, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa dirasakan masyarakat. Harapan kami sederhana, PAD terus meningkat, kekayaan budaya Kaltara semakin dikenal, produk UMKM kita semakin luas pasarnya,” pungkasnya. (**)

Bagikan

Tinggalkan Balasan