MALINAU, Kaltaraaktual.com- Pada Festival budaya IRAU Malinau ke-11 dan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Malinau ke-26, Pemkab Malinau juga menggelar Seminar Nasional bertema “Perbatasan Kuat, Indonesia Bermartabat” pada Jumat (24/10/25), Bupati Malinau Wempi W. Mawa menyerukan agar kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya dilihat dari sisi keamanan dan kedaulatan, tetapi juga dari sisi kesejahteraan rakyat.
“Kalau kita bicara kehormatan bangsa, tapi perut rakyat di perbatasan tidak terhormat, bagaimana kita mau bicara martabat,” kata Bupati Wempi.
Menurutnya, masyarakat di perbatasan menghadapi dilema nyata antara idealisme nasionalisme dan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang kerap lebih murah di negara tetangga seperti Malaysia, membuat interaksi ekonomi lintas batas sulit dihindari.
“Mereka butuh hidup, butuh makan, butuh kesehatan. Secara ekonomis, rakyat pasti memilih yang lebih murah dan terjangkau. Ini realitas, bukan pengkhianatan,” tegasnya.
Bupati Wempi menilai persoalan perbatasan tidak bisa disederhanakan hanya sebagai urusan keamanan atau pengawasan narkotika dan perdagangan ilegal. Ia menyebut, lemahnya infrastruktur dan konektivitas di sisi Indonesia justru membuat masyarakat lebih bergantung pada pasokan dari luar.
“Kalau jalan dari kita rusak, konektivitas dari bawah tidak lancar, sementara harga di sana (Malaysia) lebih murah, rakyat tentu akan memilih yang bisa menjamin kebutuhan mereka,” katanya.
Namun ia menegaskan, potensi ekonomi lintas batas yang tinggi juga membuka peluang bagi praktik kejahatan, seperti penyelundupan dan peredaran narkoba. “Narkoba ini juga bentuk kebocoran negara,” ujarnya menekankan.
Karena itu, Wempi mendorong pemerintah pusat agar menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif dalam pembangunan wilayah perbatasan, termasuk memperkuat sisi spiritual, sosial, dan adat masyarakat.
“Menjaga perbatasan bukan hanya soal pagar besi dan patroli, tapi juga bagaimana membangun manusia dan nilai-nilai di dalamnya,” tuturnya.
Dalam forum yang dihadiri perwakilan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu, Wempi juga menyinggung soal Daerah Otonomi Baru (DOB) dan wacana otonomi khusus bagi wilayah perbatasan. Ia menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat kewenangan daerah dalam mengambil kebijakan strategis.
“Untuk daerah perbatasan ini memang harus ada kebijakan khusus, pemberian kewenangan yang lebih. Kepala daerah tidak bisa bekerja optimal kalau kewenangannya terbatas,” ujarnya.
Wempi menutup paparannya dengan ajakan agar pemerintah pusat tidak hanya menempatkan perbatasan sebagai garis penjagaan, tetapi sebagai wajah depan bangsa yang harus mencerminkan kemakmuran dan kehormatan Indonesia. (**)
