NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Keberadaan Pos-pos penjagaan Perbatasan Indonesia – Malaysia di Desa Pancang atau Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, ternyata mampu mengangkat desa ini menjadi desa mandiri.
Kepala Desa (Kades) Sungai Pancang Kaharuddin mengakui keberadaan infrastruktur di wilayahnya seperti pos –pos penjagaan perbatasan Negara, seperti Pos Pamtas TNI AL, Pos Marini, Koramil dan Brimob. Menjadi pendukung terciptanya Desa Mandiri sejak dua tahun lalu, selain banyaknya bangunan perkantoran sebagai penunjang kegiatan masyarakat umum, yang berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Fasilitas masyarakat di Desa Sungai Pancang cukup banyak, seperti masjid ada 7, kantor-kantor atau instansi seperti UPTD Pendidikan, KUA, Bea Cukai, Imigrasi, , Perhubungan, Perikanan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu, yang meskipun ruang lingkupnya berbicara Sebatik pada umumnya, hampir semua instansi itu ada di desa kami,” tutur alumni mahasiswa Malang ini, pada Rabu (12/06/24).
Selain infrastruktur bangunan itu, menurut Kades Sungai Pancang, fasilitas jalan umum di Desa Sungai Pancang juga terpenuhi.
“Fasilitas jalan juga sudah terpenuhi, katakanlah infrastrukturnya mencapai 70 persen,” ungkapnya.
Selanjutnya Kaharuddin menyampaikan kondisi jalan lorong-lorong atau gang yang masih perlu perhatian. Selain itu pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masyarakat Desa Sei Pancang yang memiliki usaha-usaha mandiri perlu ada pendampingan dan bantuan modal melalui Dana Desa.
“Melalui Dana Desa masih perlu untuk fisik jalan di lorong-lorong desa, pemberdayaan kedepan kita akan upayakan untuk pengembangan-pengembangan budaya kelembagaan, seperti UMKM, dimana kelompok usaha masyarakat yang perlu dibantu dan dikembangkan bisa berupa bantuan modal,” ucapnya.
Kaharuddin, menjelaskan, Sumber Daya Manusia dan bahan baku di Desa Sungai Pancang cukup memadai tapi masih perlu adanya pendampingan dan pembinaan bagi mereka untuk mengelolanya, dengan tetap melibatkan stakeholder yanga ada, berkolaborasi aktif membangun sinergitas.
“Kami ingin memfasilitasi warga desa yang ingin mengikuti pelatihan, seperti pengolahan daging ikan menjadi bahan makanan, perbengkelan dan seni, tentunya berkoordinasi dengan OPD terkait baik di Kabupaten maupun di Provinsi, sehingga harapannya masyarakatnya juga bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan dengan mandiri pula kelak,” tukasnya. (nvl/*az/diskominfonnk/**)
