JAKARTA, Kaltaraaktual.com- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Organisasi media siber itu siap menjadi mitra strategis pemerintah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol melalui kritik dan masukan konstruktif terhadap kebijakan negara.
Sikap tersebut mengemuka dalam diskusi terbatas yang digelar SMSI di Restoran Kampung Kecil, Jalan Abdul Muis, kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/26) malam.
Pertemuan yang mempertemukan sejumlah petinggi media siber dan pengamat politik itu membahas arah pemerintahan Prabowo di tengah dinamika global dan persoalan domestik.
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, pihaknya sepakat untuk menjaga dan mengawal iktikad baik Presiden Prabowo dalam memimpin Indonesia. Namun, dukungan tersebut tidak berarti SMSI akan kehilangan sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut dia, media memiliki tanggung jawab untuk mencermati pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama jika ditemukan hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat.
“Kita mendiskusikan secara terbatas mengenai jalannya pemerintahan. Kita sepakat menjaga pemikiran baik Bapak Prabowo, tetapi kami juga harus terus mencermati dan memberikan masukan konstruktif,” kata Firdaus.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar SMSI Yuddy Chrisnandi menekankan pentingnya peran media dalam menjaga keseimbangan pemerintahan.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina tersebut berpandangan, SMSI harus mampu menjadi tulang punggung, katalisator, sekaligus stabilisator yang bekerja berdasarkan konstitusi.
Yuddy menyebut dukungan terhadap pemerintah perlu diberikan selama orientasi dan niat kepemimpinan nasional tetap berpihak pada kemajuan rakyat.
Pandangan serupa disampaikan jurnalis senior Hersubeno Arif. Dia menilai kepemimpinan Prabowo perlu dilihat secara proporsional dan objektif.
Menurut Hersubeno, terdapat keberpihakan Presiden terhadap kepentingan nasional yang perlu menjadi bagian dari penilaian publik dalam melihat arah pemerintahan.
Diskusi tersebut turut dihadiri Guru Besar STIK Polri Albertus, jurnalis senior Sukriansyah S. Latief, serta sejumlah pengurus pusat SMSI.
Pertemuan itu tidak berhenti pada pertukaran pandangan. SMSI berencana merangkum berbagai pemikiran dan persoalan strategis yang dibahas menjadi dokumen rekomendasi untuk pemerintah.
Dokumen tersebut nantinya akan diserahkan langsung kepada pemerintah sebagai kontribusi pemikiran dari kalangan industri media siber nasional.
Langkah SMSI ini menempatkan dukungan terhadap pemerintah dan sikap kritis media dalam satu kerangka mengawal kebijakan tanpa meninggalkan fungsi pengawasan. Sebab, dukungan terhadap kepemimpinan nasional tidak semestinya meniadakan ruang kritik, terutama ketika kepentingan publik menjadi taruhannya. (***)
