TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Kegiatan ini digelar untuk mendorong pembangunan daerah yang adil dan memberikan manfaat setara bagi perempuan maupun laki-laki.
Bimtek tersebut diselenggarakan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Aula Rumah Jabatan Bupati, Jalan Jelarai Raya, Tanjung Selor, Kamis (19/11/26).
Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Bulungan, H Jamal, Dalam sambutannya, Jamal menegaskan pengarusutamaan gender dan penganggaran responsif gender merupakan strategi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Menurutnya, pengarusutamaan gender bukan hanya berbicara mengenai perempuan. Lebih dari itu, PUG memastikan setiap kebijakan, program, kegiatan hingga pelayanan publik memberikan kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki.
“Karena itu, seluruh perangkat daerah diharapkan dapat mengintegrasikan perspektif gender mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi program dan kegiatan,” ujar Jamal.
Dia menjelaskan, salah satu instrumen penting untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pendekatan tersebut diperlukan agar alokasi sumber daya pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengatasi kesenjangan gender.
Jamal juga meminta seluruh perangkat daerah memanfaatkan data terpilah dan melakukan analisis gender dalam menyusun dokumen perencanaan maupun penganggaran. Di antaranya melalui metode Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
Dia mengingatkan agar pelaksanaan bimtek tidak hanya berakhir sebagai kegiatan formalitas untuk melengkapi dokumen administrasi.
“Jangan sampai kegiatan ini hanya menjadi rutinitas administratif atau sekadar memenuhi kelengkapan dokumen perencanaan. Kita ingin agar hasil dari kegiatan ini benar-benar diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jamal menyebut keberhasilan pelaksanaan PUG dan PPRG bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang sama melalui penguatan koordinasi dan sinergi.
Melalui bimtek tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memahami konsep PUG dan PPRG secara teori, tetapi juga memiliki kemampuan teknis untuk menerapkannya sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
Dengan demikian, perspektif kesetaraan gender dapat terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan di Kabupaten Bulungan. (prokompim/red)







