Pemkab Bulungan Siap Perkuat Lembaga Adat Dayak, Ini Pesan Wabup Kilat

oleh -1011 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Wakil Bupati Bulungan, Kilat menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk mendukung penguatan kelembagaan Lembaga Adat Dayak (LAD), termasuk pelestarian budaya dan penyusunan hukum adat.

Hal itu disampaikan Kilat saat membuka Rapat Kerja Lembaga Adat Dayak di Tanjung Selor, Sabtu (21/11/26).

Dalam kesempatan tersebut, Kilat mengatakan keberadaan lembaga adat memiliki peran strategis di tengah masyarakat. Tidak hanya menjaga tradisi dan budaya leluhur, tetapi juga membantu memelihara kerukunan serta menyelesaikan persoalan sosial melalui musyawarah.

“Kita tidak hanya bertugas melestarikan adat istiadat, budaya, dan tradisi, tetapi juga menjaga kerukunan, membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat, serta memelihara hubungan baik antarkomunitas,” ujar Kilat.

Menurutnya, sejumlah persoalan di masyarakat, seperti batas wilayah adat, tanah warisan, pelanggaran terhadap rumah adat, hingga hubungan sosial antarkomunitas, membutuhkan penyelesaian secara bijaksana.

Dalam hal ini, lembaga adat diharapkan dapat menjadi ruang mediasi dengan mengedepankan musyawarah dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Baca Juga  Pilkada 2024, ASN Nunukan Harus Bersikap Cerdas dan Netral

Kilat menegaskan Pemkab Bulungan ingin membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan lembaga adat. Dukungan pemerintah, kata dia, tidak boleh hanya muncul ketika ada persoalan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat adat.

“Kami tidak ingin lembaga adat hanya hadir ketika pemerintah membutuhkan masyarakat adat. Lembaga adat juga harus mendapatkan dukungan yang layak dari pemerintah daerah, karena tugas dan tanggung jawab yang dijalankan tidak ringan,” tegasnya.

Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian adalah kebutuhan biaya operasional dan insentif bagi pengurus LAD, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa.

Kilat menilai para pengurus adat memiliki tanggung jawab besar dalam mendampingi masyarakat, termasuk ketika menghadapi persoalan sosial maupun sengketa adat.

Karena itu, aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun, pemberian dukungan tetap harus memperhatikan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga  Dinas Perikanan Bulungan Beri Jaminan Sosial Gratis bagi 1.000 Nelayan Aktif

Selain penguatan kelembagaan, Kilat juga menyoroti rencana pengesahan himpunan hukum adat Dayak di Kabupaten Bulungan.

Menurutnya, keberadaan hukum adat membutuhkan pedoman yang jelas, mulai dari nilai-nilai dasar, bentuk sanksi, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, hingga tata cara penerapannya.

Ia mengingatkan agar hukum adat tidak dijadikan alat untuk membalas dendam atau menyelesaikan persoalan secara sepihak.

“Hukum adat harus menjadi sarana pemulihan hubungan sosial dan penyelesaian persoalan di tengah masyarakat, bukan menjadi sarana balas dendam. Karena itu, penerapannya harus mengedepankan keadilan, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak setiap orang,” pesannya.

Kilat juga menegaskan penguatan hukum adat harus tetap sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya pedoman yang jelas, hukum adat diharapkan dapat memberikan kepastian dalam penyelesaian persoalan masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai luhur warisan leluhur.

Baca Juga  Melalui Mutu dan Keamanan Pangan, Perkuat Ekonomi Lokal Bulungan

Lebih lanjut, dia menyebut pelestarian adat dan budaya merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah. Nilai gotong royong, musyawarah, persaudaraan, dan saling menghormati dinilai menjadi modal sosial yang harus terus dipertahankan.

Pemkab Bulungan berharap LAD dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat kerukunan antarmasyarakat, serta mewariskan budaya kepada generasi muda.

Melalui rapat kerja tersebut, pemerintah daerah juga mendorong terbangunnya komunikasi yang lebih kuat antara pemerintah dan para tokoh adat, sehingga berbagai aspirasi dan kebutuhan kelembagaan dapat ditindaklanjuti.

Dengan dukungan dan kerja sama tersebut, keberadaan lembaga adat diharapkan semakin kuat dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan Kabupaten Bulungan. (prokompim/red)

Bagikan

Tinggalkan Balasan