TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Kabupaten Bulungan merespons pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Datu Adil, Selasa (11/11/25). Bupati Bulungan, Syarwani, menyampaikan terima kasih atas pandangan fraksi yang menerima rancangan APBD untuk dibahas bersama dalam tahapan selanjutnya.
Bupati Syarwani mengungkapkan bahwa pendapatan transfer dari pemerintah pusat tahun 2026 diproyeksikan menurun sebesar 17,9 persen atau berkurang sekitar Rp296,3 miliar dibanding tahun sebelumnya. Total pendapatan transfer tahun depan direncanakan mencapai Rp1,2 triliun.
Rinciannya, Dana Desa sebesar Rp61,8 miliar, turun Rp10,1 miliar dari tahun 2025. Dana Bagi Hasil mengalami penurunan signifikan, yakni 72,5 persen atau Rp515,2 miliar, menjadi Rp195,3 miliar. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat 46,1 persen menjadi Rp843,3 miliar, atau naik Rp266,2 miliar dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) justru berkurang menjadi Rp136,8 miliar, turun Rp26,2 miliar.
Pendapatan transfer antar daerah juga mengalami koreksi, direncanakan sebesar Rp113,5 miliar, turun Rp3,2 miliar dari tahun 2025.
Menanggapi penurunan ini, Syarwani menegaskan bahwa Pemkab Bulungan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat daya tarik investasi. Salah satunya dengan memanfaatkan keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Hijau dan pembangunan smelter aluminium di wilayah Bulungan. Proyek tersebut diharapkan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat proses perizinan, mendorong digitalisasi layanan investasi, serta memberikan insentif fiskal berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pemkab Bulungan juga berencana memberikan kelonggaran waktu pembayaran pajak bagi investor dan melibatkan masyarakat lokal di sekitar kawasan industri dalam penyediaan tenaga kerja, perumahan, dan kebutuhan konsumsi pekerja.
“Kita tetap berhati-hati dalam memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Fokus kita adalah pada program-program yang mendorong pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar,” ujar Syarwani.
Langkah-langkah tersebut, kata Syarwani, merupakan bentuk penyesuaian fiskal yang realistis di tengah penurunan pendapatan transfer, sekaligus upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah menuju Bulungan yang mandiri dan berdaya saing. (*red/prokompim)
