TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Hal itu diutarakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Hubungan Antar Lembaga Setdaprov Kaltara Ir. Wahyuni Nuzband, M.AP., saat membuka kegiatan “Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang digelar di Hotel Luminor, Rabu (29/10/25).
Mewakili Gubernur Kaltara, Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara bekerja sama dengan Forest Watch Indonesia.
“Di era digital saat ini, tuntutan terhadap transparansi semakin besar, dimana masyarakat ingin tahu bagaimana kebijakan dirumuskan, bagaimana anggaran digunakan, dan apa hasil pembangunan yang dirasakan nyata,” kata Wahyuni.
Oleh karena itu, ia menekankan dalam pelayanan informasi publik harus diberikan secara cepat, tepat, dan mudah diakses.
Dijelaskannya Kaltara sebagai provinsi yang muda, dinamis, dan strategis di perbatasan negara, perlu menjadi contoh sebagai daerah yang terbuka dan komunikatif.
“Keterbukaan bukan hanya soal memberikan data, tetapi juga membangun kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Terangnya, bahwa sosialisasi dan bimtek ini dinilai sangat penting, karena tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga keterampilan praktis dalam penyusunan daftar informasi publik dan pengujian konsekuensi informasi.
Melalui kegiatan ini, Staf Ahli Gubernur memastikan agar setiap perangkat daerah dapat mampu menyusun, mengklasifikasikan, serta mengelola informasi publik secara benar dan bertanggung jawab.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Komisi Informasi Kaltara yang telah bekerja keras mendorong implementasi keterbukaan informasi di daerah ini,” ucapnya.
Selanjutnya dia juga mengucapkan terima kasih kepada DKISP Kaltara yang telah menjadi motor penggerak dalam memperkuat sistem pengelolaan informasi publik berbasis digital.
“Sinergi antara Komisi Informasi dan DKISP ini adalah contoh nyata kolaborasi yang produktif, dalam membangun pemerintahan yang transparan, modern, dan partisipatif,” terang Wahyuni.
Lebih lanjut, Wahyuni juga memberikan pesan khusus kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam menyajikan informasi publik.
PPID bukan hanya pelaksana tugas administratif, tetapi PPID merupakan garda terdepan keterbukaan informasi, yang menentukan citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Gunakan berbagai platform digital dan media sosial secara efektif, hadirkan informasi yang informatif, menarik, dan mudah dipahami. PPID harus menjadi wajah keterbukaan pemerintah, yang mencerminkan semangat melayani dan kejujuran birokrasi,” tegasnya.
Tak lupa juga, Staf Ahli Gubernur ini menyampaikan terima kasih kepada Forest Watch Indonesia atas kerja sama dan dukungannya dalam kegiatan ini. “Semoga sinergi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil terus kita jaga dan kembangkan,” jelasnya.
Menutup sambutannya, Wahyuni berharap dengan kerja keras dan komitmen bersama, Kaltara dapat terus meningkatkan capaian IKIP-nya dari tahun ke tahun, sehingga Kaltara tidak hanya dikenal sebagai provinsi muda yang kaya sumber daya, tetapi juga sebagai provinsi yang unggul dalam keterbukaan dan kepercayaan publik.
“Mari kita jadikan keterbukaan informasi sebagai roh birokrasi modern, dan menjadikan Kaltara sebagai daerah yang transparan, responsif, dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya. (dkisp)
