TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Komitmen akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara kembali ditegaskan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Hal ini ditegaskan Wakapolda Kalimantan Utara (Kaltara) Brigjen Pol. Andries Hermanto usai mengikuti kegiatan Grand Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Polri Tahun Anggaran (TA) 2025 sekaligus Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025, Selasa (03/02/26).
Kegiatan tersebut diikuti secara virtual melalui sambungan Zoom Meeting dari Ruang Vidcon Mapolda Kaltara, dan dihadiri langsung Wakapolda Kaltara bersama sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Kaltara.
“Secara terpusat, kegiatan ini digelar oleh Mabes Polri bersama tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Gedung Bhara Daksa. Entry meeting ini menjadi tahapan awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan Polri, sebagai bagian dari sistem pengawasan eksternal negara,” tegas Brigjen Andries.
Ia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan BPK RI bertujuan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Agenda ini juga merupakan kegiatan rutin tahunan dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan yang baik di tubuh Polri,” jelasnya.
Wakapolda Andries mengungkapkan, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Polda Kaltara untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
“Kegiatan entry meeting ini menjadi momentum penting bagi kami di Polda Kaltara untuk memastikan seluruh pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan BPK sebagai bagian dari komitmen menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi internal agar tata kelola keuangan semakin baik.
“Melalui pemeriksaan ini, kami juga melakukan evaluasi internal agar tata kelola keuangan di lingkungan Polda Kaltara semakin efektif, efisien, dan terhindar dari potensi penyimpangan,” kata Wakapolda.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan pengelolaan anggaran di lingkungan Polri, khususnya Polda Kaltara, semakin efektif dan efisien serta sejalan dengan prinsip good governance di institusi kepolisian,” tutupnya. (hmspoldakaltara)
