NUNUKAN, Kaltaraaktual.com – Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati menegaskan anggota Pramuka yang terlibat dalam pengawasan pemilihan umum harus menjaga netralitas dan tidak memihak peserta pemilu tertentu.
Melalui Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu, Pramuka Penegak dan Pandega didorong memahami proses demokrasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu.
Penegasan itu disampaikan Rahmawati saat pelantikan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Nunukan, Jumat (23/10/26).
Menurut Rahmawati, pelantikan tersebut bukan sekadar pengukuhan kepengurusan, melainkan menjadi awal tanggung jawab untuk membina generasi muda agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
“Saka Adhyasta Pemilu diharapkan menjadi wadah pembelajaran bagi adik-adik Pramuka untuk memahami proses demokrasi, mengenal tahapan pemilihan umum, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pemilu yang jujur dan adil, serta memahami peran pengawasan dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilihan umum,” ujar Rahmawati.
Ia menjelaskan, pembinaan melalui Saka Adhyasta Pemilu juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam mengenali potensi pelanggaran pemilu serta memahami mekanisme pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, Rahmawati mengingatkan seluruh kegiatan harus berlandaskan prinsip netralitas, kemandirian, objektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pramuka tidak diarahkan untuk mendukung atau memihak peserta pemilu tertentu, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran demokrasi, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjaga agar proses demokrasi berlangsung secara bermartabat,” tegasnya.
Rahmawati menambahkan, keberhasilan Saka Adhyasta Pemilu tidak cukup diukur dari terbentuknya kepengurusan maupun jumlah kegiatan yang dilaksanakan.
Menurutnya, kualitas pembinaan dan perubahan positif pada karakter anggota menjadi indikator penting untuk memastikan satuan karya tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap sinergi Gerakan Pramuka dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dapat memperkuat pendidikan demokrasi serta melahirkan generasi muda yang kritis dan berintegritas tanpa mengabaikan prinsip netralitas.
Sementara itu, Ketua Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu, Moch. Yusran, menyebut Kabupaten Nunukan menjadi daerah pertama di Kalimantan Utara yang merintis pembentukan satuan karya tersebut.
Ia berharap langkah Nunukan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Kaltara. Meski demikian, pengembangan program masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dukungan anggaran.
Yusran menjelaskan, Saka Adhyasta Pemilu akan mengembangkan tiga krida, yakni pencegahan, penanganan pelanggaran pemilu, serta sengketa pemilu.
Melalui pembinaan teknis, anggota Pramuka diharapkan memahami tugas pengawasan dan mampu mendukung pendidikan politik di tengah masyarakat.
“Yang bergabung dalam Satuan Adhyasta bisa kemudian menjadi perpanjangan tangan Bawaslu melakukan pendidikan politik, pengawasan partisipatif di masyarakat,” jelasnya.
Untuk memperluas jangkauan program, pihaknya menargetkan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan pada 2027. (**)
