TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mulai memperketat pengelolaan anggaran seiring kondisi fiskal daerah yang menghadapi sejumlah tantangan. Setiap perangkat daerah diminta tidak hanya menekan belanja, tetapi juga aktif mencari ruang untuk meningkatkan pendapatan.
Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltara, H. Denny Harianto, saat memimpin rapat koordinasi bulanan bersama jajaran pemerintah provinsi di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (10/8/26).
Rapat tersebut diikuti para asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah. Forum itu sekaligus menjadi sarana mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun langkah menghadapi sisa tahun anggaran 2026.
Denny menekankan bahwa efisiensi tidak cukup dilakukan dengan memangkas pengeluaran. Menurut dia, perangkat daerah perlu melihat kembali seluruh rencana kegiatan dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan.
Perjalanan Dinas Jadi Perhatian
Salah satu pos belanja yang diminta untuk lebih dikendalikan adalah perjalanan dinas. Denny meminta kepala perangkat daerah lebih selektif menentukan pejabat yang menghadiri kegiatan di luar daerah.
Untuk agenda yang bersifat teknis, kehadiran tidak harus selalu diwakili pejabat pimpinan tinggi. Penugasan dapat diberikan kepada pejabat administrator, pejabat pengawas, maupun staf yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.
Selain membantu mengendalikan biaya, pola tersebut dinilai dapat menjadi ruang bagi pegawai untuk mendapatkan pengalaman serta meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Untuk kegiatan yang sifatnya teknis, tidak semuanya harus dihadiri pejabat pimpinan tinggi. Bisa didelegasikan sesuai kebutuhan,” ujar Denny.
Pendapatan Daerah Harus Digenjot
Di tengah upaya efisiensi belanja, Pemprov Kaltara juga menghadapi tantangan dari sisi pendapatan. Salah satunya berkaitan dengan penurunan Transfer ke Daerah (TKD), yang turut dipengaruhi dinamika sektor sumber daya alam, termasuk mineral dan batu bara.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus semakin cermat menentukan program yang akan dibiayai.
Denny meminta anggaran yang tersedia diarahkan kepada program yang memiliki tingkat urgensi tinggi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Anggaran yang tersedia akan kita fokuskan pada program pembangunan yang benar-benar prioritas dan berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Tak hanya melakukan efisiensi, Denny juga meminta 14 perangkat daerah yang menjadi pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusun strategi peningkatan penerimaan.
Menurutnya, perencanaan pendapatan seharusnya menjadi bagian penting sebelum perangkat daerah menyusun kebutuhan belanja.
Dengan demikian, perangkat daerah diharapkan tidak hanya berorientasi pada bagaimana anggaran dibelanjakan, tetapi juga memiliki target dan strategi yang jelas dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
OPD Diminta Jemput Peluang Dana APBN
Pemprov Kaltara juga mendorong perangkat daerah lebih aktif memanfaatkan sumber pendanaan dari pemerintah pusat.
Denny meminta setiap OPD menyiapkan berbagai persyaratan teknis sejak awal, termasuk proposal, perencanaan program hingga kesiapan lahan.
Kesiapan tersebut penting agar Kaltara tidak kehilangan peluang memperoleh dukungan pembiayaan melalui APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Jangan sampai peluang dukungan anggaran dari pusat tidak bisa dimanfaatkan karena proposal maupun kesiapan teknisnya belum tersedia,” ujarnya.
Di akhir rapat, Denny kembali mengingatkan jajaran pejabat Pemprov Kaltara untuk menjaga fokus terhadap tugas dan fungsi masing-masing.
Khusus bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, ia meminta agar profesionalisme tetap menjadi landasan dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama ketika pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran.
Dengan kondisi fiskal yang dinamis, Pemprov Kaltara kini dituntut menjalankan dua strategi sekaligus: mengendalikan belanja dan memperbesar kemampuan pendapatan daerah.
