TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Bupati Bulungan Syarwani menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kawasan transmigrasi sebagai basis kedaulatan pangan. Hal itu disampaikan saat menghadiri seremonial penempatan 55 kepala keluarga (KK) transmigran lokal di Balai UPT Tanjung Buka SP 10, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Senin, (05/01/26).
Bupati Syarwani mengingatkan para transmigran agar tidak menjual atau mengalihkan kepemilikan lahan maupun bangunan yang telah diberikan pemerintah. Ia menekankan pentingnya menjaga sertifikat kepemilikan agar tidak berpindah tangan dan memanfaatkan lahan untuk kegiatan produktif, khususnya penanaman pangan.
“Kita mengingatkan masyarakat transmigrasi agar tidak menjual lahan yang telah diberikan dan menjaga kepemilikan sertifikat agar tidak berpindah tangan,” ujar Bupati Syarwani.
Menurut dia, kawasan transmigrasi Tanjung Buka merupakan wilayah strategis yang sejak 2019 telah dihuni masyarakat dan menjadi lokasi terakhir pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Bulungan. Karena itu, pemerintah daerah menetapkan moratorium pembukaan kawasan transmigrasi baru guna memfokuskan pembangunan pada kawasan yang sudah ada.
Kawasan Tanjung Buka saat ini memiliki 10 satuan permukiman (SP 1–SP 10) dengan lebih dari 200 kepala keluarga. Pembangunan diarahkan secara terintegrasi, tidak hanya pada penyediaan rumah, tetapi juga infrastruktur dasar, penerangan, fasilitas kesehatan, serta layanan pendidikan.
Meski telah berstatus sebagai desa definitif, Syarwani menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memberikan pendampingan dan pelayanan agar kawasan transmigrasi dapat berkembang optimal seperti kawasan transmigrasi lain di Bulungan.
Ia juga mengajak masyarakat transmigran untuk mengubah pola pandang, tidak semata menunggu pembangunan infrastruktur, melainkan aktif mengelola potensi kawasan.
“Kawasan transmigrasi harus kita dorong menjadi sentra pangan. Kedaulatan pangan adalah satu dari 15 program prioritas pembangunan Kabupaten Bulungan,” kata Syarwani.
Syarwani turut menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat terkait pelepasan kawasan APL (Areal Penggunaan Lain) transmigrasi untuk pembangunan fasilitas publik. Di antaranya, usulan penyediaan lahan seluas 15 hektare di Tanjung Palas Utara untuk pembangunan IAIN Kalimantan Utara serta sekitar 5 hektare di Desa Gunung Sari untuk pembangunan Sekolah Garuda.
Usulan tersebut, kata dia, merupakan bentuk dukungan daerah terhadap program prioritas nasional dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan wilayah.
