JAKARTA, Kaltaraaktual.com- Di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kamis, (04/12/25) di Senayan, suasana yang semula formal mendadak memanas. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, meluapkan kegeramannya ketika menyodorkan fakta-fakta terbaru soal truk pengangkut gelondongan kayu berdiameter raksasa yang tetap beroperasi di tengah bencana banjir dan longsor yang menyapu sejumlah wilayah di Sumatra.
Putri Presiden ke-2 RI itu tak mampu menyembunyikan amarahnya. Dengan suara meninggi, ia menggambarkan pohon-pohon dengan diameter mencapai 1,5 meter yang usianya bisa menyentuh ratusan tahun dipotong dan diangkut dengan santainya ketika warga di hilir terpukul oleh bencana ekologis.
“Saya sedih sekaligus geram,” ujar Titiek Soeharto dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
“Bagaimana bisa, saat bencana terjadi, truk-truk kayu ini masih hilir mudik seolah tidak terjadi apa-apa,” tanyanya.
Titiek mengultimatum Menteri Kehutanan untuk melacak perusahaan pemilik truk-truk pengangkut kayu yang viral di media sosial. Ia menolak jawaban normatif dan meminta langkah konkrit.
“Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu. Dan tolong, jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebang. Hentikan semua ini,” tegasnya diiringi tepuk meja dan gumaman setuju dari anggota Komisi IV lainnya.
Ia juga menyatakan moratorium penebangan tidak cukup. “Jangan hanya moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupin lagi. Saya minta penebangan dihentikan, bukan ditunda,” tegasnya lagi.
Titiek kemudian menyinggung fenomena kayu-kayu besar yang hanyut di sungai dan pantai setelah hujan ekstrem melanda. Bagi Komisi IV, itu bukan sekadar debris banjir, melainkan jejak kasar dari pembukaan lahan brutal untuk perkebunan dan tambang.
Bagian paling tajam keluar di penghujung penyampaiannya. Titiek menyampaikan dukungan penuh pada Menteri Kehutanan agar bertindak tanpa gentar menghadapi para pemilik modal yang kerap berlindung di balik pejabat berpengaruh.
“Sudah cukup. Jangan lagi ke depan terjadi seperti ini. Mau siapa kek di belakangnya, mau bintang berapa pun, mau apa. Tindak!” serunya.
Teguran itu menyasar langsung kultur imunitas yang sering melekat pada aktor besar di sektor kehutanan mulai dari pengusaha, kontraktor, hingga aparat yang memberikan perlindungan.
“Bapak jangan takut-takut! Kami di belakang Bapak. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, siapapun itu,” kata Titiek menutup pernyataannya.
Rapat kerja itu seolah menjadi panggung pengakuan bahwa kerusakan hutan Indonesia bukan semata persoalan teknis, melainkan sindrom pembiaran sistemik yang melibatkan modal besar, patron politik, dan lemahnya pengawasan. (**)
