NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Nunukan, Ustania melakukan Reses Masa Sidang II tahun sidang 2024-2025 di kediaman Rumah Hj. Faisah dan di Cafe and Resto A3 Jalan Pelabuhan, beberapa waktu yang lalu, (23/03/25), hal ini digelar sebagai penjaringan aspirasi masyarakat.
Sekretaris Komisi III DPRD Nunukan tersebut menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Menurutnya, semua masukan warga akan diperjuangkan agar masuk dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
“Reses kali ini saya mengambil titik di RT 13 dan RT 15, dan RT 16, RT 22 jalan Pelabuhan,” ujar Ustania, Senin, (24/03/25).
Adapun masyarakat menyuarakan terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak berjalan dan tersalurkan sebagaimana mestinya karena masih ada beberapa sebagian yang belum terdata
“Jadi beasiswa KIP yang awal semester masih mendapatkan bantuan tapi di semester selanjutnya sudah tidak berjalan lancar, sama yang kurang mampu harusnya mendapatkan bantuan KIP,” kata Ustania.
Bantuan untuk Ibu-ibu komunitas pengajian agar mereka mendapatkan fasilitas tempat dan perlengkapan Atk lainnya
Sementara untuk RT 16 dan RT 22 masyarakat mengeluhkan soal kurangnya lapangan pekerjaan dan minimnya penghasilan di Nunukan sehingga mengakibatkan banyaknya pemuda pemudi menjadi pengangguran.
“Tingginya tingkat pengangguran, mengurangi produktifitas ekonomi, para orangtua yang memiliki anak mengeluh soal pekerjaan. maka dari itu mereka berharap adanya lowongan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah khususnya untuk kaum muda-mudi,” imbuhnya.
Disisi lainnya, warga juga meminta agar pemerintah memperhatikan kebersihan lingkungan masyarakat seperti penyediaan bak sampah.
“Permintaan bantuan untuk bak sampah karena minimnya bak sampah sehingga masyarakat terganggu pembuangan sampah masyarakat yang masih membuangnya tidak pada tempatnya,” lanjutnya.
Untuk itu, Ustania berkomitmen agar terus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi kesejahteraan warga didalam penjaringan aspirasi masyarakat.
“Melalui reses ini, saya berkomitmen mendorong berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat agar dapat direalisasikan dalam program pemerintah, termasuk mengawal kebijakan yang harusnya berpihak kepada masyarakat,” tukasnya. (**)
