TANA TIDUNG, KaltaraAktual.com- Wakil Bupati Tana Tidung (KTT), Sabri secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027, yang digelar di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang, Senin (14/04/26).
Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Tana Tidung, narasumber dan akademisi, unsur TNI/Polri, perbankan, dunia usaha, kepala desa, tokoh masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Bupati Sabri menegaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Tahun 2027 sendiri menjadi tahun kedua dalam pelaksanaan visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung 2025–2029, yakni “Tana Tidung Berdaya Saing, Adil dan Sejahtera.”
Ia menekankan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara tepat, cepat, serta strategis.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2027 adalah “Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Produktif Berbasis Pemerataan Pembangunan Daerah.” Tema ini menjadi komitmen bersama dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia.
Di sisi lain, Wakil Bupati juga menyoroti tantangan efisiensi anggaran akibat berkurangnya dana transfer ke daerah yang diperkirakan masih berlanjut hingga 2027. Meski begitu, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghambat pembangunan.
“Dalam kondisi seperti ini, kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan adaptif. Dengan kerja sama yang kuat dan sinergi yang baik, saya yakin kita mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui forum Musrenbang ini, seluruh stakeholder diajak untuk berpikir kreatif dan bertindak kolaboratif dalam merumuskan program pembangunan. Prioritas yang dibahas antara lain pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sinkronisasi dengan program prioritas provinsi dan nasional, serta penguatan program unggulan daerah. (diskominfo/red)
