JAKARTA, Kaltaraaktual.com- Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) se-Jabodetabek meminta aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara). Organisasi mahasiswa tersebut menilai mangkraknya proyek yang dibangun dengan anggaran negara telah merugikan masyarakat, terutama dalam pemenuhan layanan kesehatan.
Ketua Umum IMKU se-Jabodetabek, Bima Sadiropa Sijabat, mengatakan pembangunan RS Pratama Bunyu sejatinya ditujukan untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi warga Pulau Bunyu. Namun hingga kini, fasilitas yang diharapkan menjadi penopang pelayanan kesehatan tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Bima, penanganan perkara tidak cukup hanya menyasar pihak pelaksana proyek. Aparat penegak hukum, kata dia, perlu menelusuri seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek tersebut.
“Pembangunan rumah sakit ini menggunakan anggaran negara yang bersumber dari rakyat. Ketika proyek tidak selesai sesuai tujuan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” kata Bima dalam keterangan tertulis, Kamis (19/06/26).
Ia menilai masyarakat Kaltara berhak memperoleh penjelasan mengenai penyebab proyek tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Karena itu, IMKU meminta proses hukum dilakukan secara transparan dan profesional agar publik mendapatkan kepastian mengenai pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.
Bima juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik. Menurut dia, setiap dugaan penyimpangan harus diungkap secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Selain mendorong pengusutan perkara, IMKU menyatakan siap menyampaikan berbagai aspirasi dan informasi yang berkembang di masyarakat kepada lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum dan institusi pengawasan negara. Organisasi tersebut bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan itu ke tingkat pemerintah pusat.
“Kami siap menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia. Persoalan ini perlu mendapat perhatian karena menyangkut hak masyarakat atas pelayanan kesehatan,” ujarnya.
IMKU menilai keberadaan fasilitas kesehatan yang memadai merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh sebab itu, organisasi mahasiswa tersebut berkomitmen mengawal perkembangan kasus hingga terdapat kepastian hukum serta langkah konkret untuk memastikan fasilitas kesehatan di Bunyu dapat berfungsi sesuai tujuan pembangunannya.
Mereka berharap proyek RS Pratama Bunyu tidak berakhir menjadi simbol kegagalan pembangunan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran publik di Kaltara. (***)
