TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Harga LPG nonsubsidi Bright Gas ukuran 5,5 kilogram yang mencapai Rp155 ribu per tabung dikhawatirkan memicu perpindahan konsumen ke LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) pun mengingatkan pangkalan agar tidak menaikkan harga gas melon secara sepihak.
Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perekonomian Kaltara, Wulan, mengatakan tingginya harga Bright Gas dipengaruhi mekanisme distribusi Business-to-Business (B2B). Dalam skema tersebut, harga diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa intervensi pemerintah.
Kondisi itu membuat biaya logistik dan ongkos angkut dibebankan langsung ke harga jual yang harus dibayar konsumen.
“Gas Pink itu nonsubsidi, jadi seluruh ongkos angkut dibebankan langsung ke harga jual. Saat ini harganya bisa mencapai Rp155.000 per tabung. Ini yang kita khawatirkan, karena selisih harganya sangat jauh dengan gas 3 kg,” kata Wulan saat ditemui, Kamis (12/11/2026).
Dia khawatir selisih harga yang cukup jauh tersebut membuat masyarakat beralih menggunakan LPG 3 kg. Jika tidak diantisipasi, kondisi itu berpotensi meningkatkan permintaan hingga memicu kelangkaan gas bersubsidi di pasaran.
Untuk mencegah hal tersebut, Pemprov Kaltara meminta seluruh pangkalan tetap mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. Pangkalan juga dilarang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga jual tanpa dasar keputusan resmi.
Wulan menegaskan hingga saat ini belum ada pengajuan resmi dari pemerintah kabupaten/kota terkait penyesuaian HET LPG 3 kg.
“Selama belum ada surat usulan dan SK resmi dari kepala daerah, pangkalan tidak diperbolehkan menaikkan harga LPG 3 kg,” tegasnya.
Dia menjelaskan penetapan HET LPG 3 kg di Kaltara dilakukan secara berjenjang. Pemprov menetapkan patokan harga berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, pemerintah daerah merinci harga hingga tingkat kecamatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan biaya distribusi.
Khusus wilayah Bulungan, termasuk Tanjung Selor, HET LPG 3 kg saat ini berada di kisaran Rp26 ribu hingga Rp28 ribu per tabung. “Untuk rincian per kecamatan, itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan karena setiap wilayah memiliki kondisi geografis dan ongkos angkut yang berbeda,” jelas Wulan.
Lebih lanjut, Wulan menyebut setiap usulan penyesuaian HET harus mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2021 Pasal 24A serta mempertimbangkan perkembangan inflasi.
Dalam perhitungannya, komponen biaya yang dapat dipertimbangkan terbatas pada ongkos angkut LPG dari agen menuju pangkalan, baik melalui jalur darat maupun perairan.
Menurutnya, biaya operasional kendaraan seperti penggantian ban dan baut masih dapat menjadi pertimbangan dalam perhitungan ongkos angkut. Namun, biaya lain seperti gaji dan seragam pegawai tidak boleh dibebankan ke harga LPG yang dibeli masyarakat.
“Kalau masalah ban atau baut kendaraan untuk ongkos angkut, itu boleh jadi pertimbangan. Tapi jangan sampai gaji atau seragam pegawai dibebankan ke harga gas yang dibeli masyarakat,” pungkasnya.
