Sekprov Kaltara Bicara APBD 2027: Fokus pada Program, Bukan Sekadar Serapan

oleh -1420 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menyiapkan arah kebijakan anggaran untuk 2027 dengan menitikberatkan pembiayaan pada sejumlah fokus pembangunan yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan daerah.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, terdapat 10 fokus pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Fokus tersebut akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD 2027.

Baca Juga  Rumah Adat Dayak Tenggalan di Desa Tubus Resmi Berdiri, Simbol Pelestarian Budaya Perbatasan

“Yang menjadi fokus kita, ada 10 fokus yang sudah tertuang dalam RPJMD dan masuk dalam RKPD,” ujarnya.

Namun begitu, ia menegaskan tidak seluruh program yang tercantum dalam dokumen perencanaan otomatis akan mendapatkan pembiayaan. Kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas.

Menurutnya, pemerintah perlu memilih program yang memiliki daya ungkit dan dampak paling besar bagi masyarakat.

“Kita harus fokus. Tidak semua program kegiatan harus kita biayai, tetapi melihat daya ungkit dan dampaknya,” tegasnya.

Baca Juga  Ketua FKKRT Tarakan: Program Dana RT Yansen TP Sudah Berjalan di Malinau

Sejumlah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan masyarakat menjadi perhatian dalam menentukan prioritas tersebut. Mulai dari pendidikan, pelayanan masyarakat, infrastruktur, konektivitas hingga penanganan kemiskinan.

“Penyusunan APBD 2027 harus mampu memperkuat pelaksanaan visi pembangunan kepala daerah. Program yang dipilih harus memiliki hubungan yang jelas dengan target pembangunan Kaltara,” jelasnya

Ia meminta perangkat daerah tidak hanya menyusun program berdasarkan rutinitas tahunan. Setiap kegiatan harus memiliki target dan manfaat yang dapat diukur.

Baca Juga  Kantor Hukum Dampingi Ketua Kelompok Tani di Polda Kaltara, Sorotan Mengarah pada Dua Anggota DPRD Bulungan

“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah dituntut menghindari penyebaran anggaran ke terlalu banyak kegiatan yang memiliki dampak kecil,” kata dia.

Pendekatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas belanja daerah. Anggaran diharapkan tidak hanya habis terserap, tetapi menghasilkan keluaran yang mendukung kebutuhan masyarakat.

“Pembahasan mengenai fokus APBD 2027 akan terus dilakukan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah,” pungkasnya. (jm)

Bagikan

Tinggalkan Balasan