TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memfasilitasi penyelesaian persoalan penggajian pekerja PT Intracawood Manufacturing. Dalam rapat dengar pendapat (RDP), perusahaan menyepakati pembayaran sisa gaji Oktober pada 9 November 2026.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, memimpin langsung RDP yang digelar belum lama ini.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi IV Tamara Moriska, anggota Komisi IV, manajemen PT Intracawood Manufacturing, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltara, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, serta perwakilan serikat pekerja.
Syamsuddin mengatakan, RDP digelar untuk mempertemukan perusahaan, pemerintah daerah, dan perwakilan pekerja guna mencari jalan keluar atas persoalan pembayaran upah.
Menurutnya, pemenuhan hak pekerja harus menjadi perhatian, sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan operasional perusahaan.
“Dalam persoalan ini, kami memfasilitasi komunikasi antara perusahaan dan pekerja agar ada solusi yang disepakati bersama. Hak-hak pekerja harus diperhatikan dan komitmen yang sudah disampaikan perlu dilaksanakan,” imbuhnya.
Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati sisa pembayaran gaji pekerja untuk Oktober 2026 akan dibayarkan pada 9 November 2026.
Sementara mekanisme penggajian berikutnya, termasuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), akan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Syamsuddin berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti sebatas hasil rapat. Perusahaan diminta menindaklanjuti komitmen pembayaran sesuai waktu yang telah disepakati.
Komisi IV DPRD Kaltara juga mendorong agar hubungan industrial antara manajemen dan pekerja tetap terjaga. Komunikasi kedua belah pihak dinilai penting untuk mencegah persoalan ketenagakerjaan berkembang dan mengganggu aktivitas perusahaan.
“Harapan kami, seluruh pihak menjalankan kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab. Hubungan antara perusahaan dan pekerja harus tetap kondusif,” menjadi penekanan dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut.
DPRD Kaltara melalui Komisi IV akan terus mendorong agar persoalan ketenagakerjaan mendapat penyelesaian sesuai ketentuan dan hak pekerja dapat terpenuhi. (***)
