TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara kini didorong lebih serius mengoptimalkan aset daerah yang belum produktif agar mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) I dibacakan Wakil Ketua Pansus I, H. Ladullah dalam rapat paripurna DPRD Kaltara.
Dalam laporannya, Ladullah menjelaskan bahwa pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 diperlukan untuk menyesuaikan regulasi pengelolaan barang milik daerah dengan perkembangan ketentuan kementerian terkait.
Menurutnya, pembaruan aturan tersebut tidak sekadar menyangkut penyesuaian administrasi, tetapi juga mendorong pengelolaan aset pemerintah yang lebih transparan, fleksibel, dan produktif tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah. Aset pemerintah tidak boleh hanya tercatat dalam administrasi, tetapi harus dapat dioptimalkan sesuai ketentuan agar memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah,” jelas Ladullah dalam laporan Pansus I.
Pembahasan Ranperda tersebut berlangsung sejak Februari hingga November 2026. Selama prosesnya, Pansus I melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri guna memastikan materi regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Seluruh materi muatan dan saran perbaikan telah diakomodasi hingga Ranperda tersebut dinyatakan siap untuk disahkan.
Enam unsur fraksi DPRD Kaltara, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, Perjuangan Pembangunan Rakyat, serta gabungan PKB-NasDem-PAN, menyatakan persetujuan terhadap rancangan regulasi tersebut.
Meski demikian, DPRD memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemprov Kaltara. Salah satunya, pemerintah diminta segera memetakan seluruh aset daerah yang belum dimanfaatkan atau berstatus idle.
Aset-aset tersebut didorong untuk dioptimalkan melalui mekanisme penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan yang memiliki dasar hukum jelas.
“Pemprov harus lebih proaktif mengidentifikasi aset-aset yang belum dimanfaatkan. Jangan sampai aset milik daerah dibiarkan terbengkalai, sementara sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD,” tegas Ladullah.
Selain optimalisasi aset, DPRD juga menekankan pentingnya transparansi dalam mekanisme penyewaan dan kerja sama pemanfaatan.
Pengelolaan harus dilakukan secara terukur, akuntabel, serta sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun merugikan keuangan daerah.
Pansus I turut merekomendasikan agar Pemprov Kaltara segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda.
Keberadaan aturan turunan tersebut dinilai penting agar implementasi regulasi tidak berlarut-larut dan dapat segera menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mengelola kekayaan milik pemerintah.
DPRD berharap pembaruan regulasi ini menjadi momentum pembenahan pengelolaan aset daerah.
Sebab, aset pemerintah yang tidak dimanfaatkan secara optimal berpotensi menjadi sumber pemborosan, padahal dapat dikelola secara legal dan transparan untuk menghasilkan pendapatan.
Dengan demikian, keberhasilan regulasi tersebut tidak cukup diukur dari rampungnya pembahasan dan pengesahan Perda, tetapi dari kemampuan Pemprov Kaltara mengubah aset yang belum produktif menjadi sumber pendapatan daerah tanpa mengabaikan kepentingan pelayanan publik. (***)
