TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan komitmen pembangunan jalan di kawasan perbatasan. Rencana penanganan konektivitas yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 32 triliun itu dinilai tidak boleh terus berhenti pada tahap pembahasan.
Ketua DPRD Kaltara, H Achmad Djufrie, mengatakan pihaknya akan terus mengawal rencana pembangunan infrastruktur tersebut. Dia berharap perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi jalan perbatasan segera diwujudkan melalui program dan pekerjaan nyata di lapangan.
“Kami dari DPRD Kaltara akan terus mengawal janji pemerintah pusat untuk menggelontorkan anggaran pembangunan konektivitas perbatasan ini. Sejauh ini belum jalan, kita berharap ini dapat segera direalisasikan,” kata Achmad Djufrie.
Menurut Achmad, perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan infrastruktur perbatasan tidak terlepas dari komunikasi yang selama ini dibangun pemerintah daerah bersama DPRD Kaltara.
Berbagai persoalan konektivitas telah disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah kementerian. Aspirasi masyarakat juga dihimpun melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk memberikan gambaran mengenai kondisi infrastruktur yang membutuhkan penanganan.
Dia menilai pembangunan jalan perbatasan bukan sekadar persoalan membuka akses transportasi. Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang hingga peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan.
Achmad menyambut positif kunjungan sejumlah pejabat pemerintah pusat yang telah melihat langsung kondisi infrastruktur di lapangan. Namun, dia mengingatkan kunjungan tersebut harus diikuti kepastian tindak lanjut.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu segera menetapkan program, tahapan pekerjaan, serta dukungan anggaran agar rencana pembangunan tidak kembali tertunda.
“Jangan sampai setelah dilakukan peninjauan, kemudian tidak ada tindak lanjut. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan pembangunan jalan ini mulai dikerjakan,” demikian penekanan Achmad.
Dia menambahkan, Kaltara yang kini memasuki usia ke-14 tahun masih membutuhkan perhatian serius dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan perbatasan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
DPRD Kaltara, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan rencana pembangunan konektivitas tetap menjadi perhatian pemerintah pusat.
Di sisi lain, Achmad mengajak masyarakat tetap mendukung program pembangunan pemerintah. Meski demikian, masyarakat juga diminta tidak ragu menyampaikan kritik apabila pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan.
“Pada prinsipnya, kami meminta masyarakat mendukung pemerintah dalam melakukan pembangunan. Tetapi, kalau dalam pelaksanaannya masih ada yang tidak sesuai harapan, silakan memberikan kritik,” pungkasnya.
DPRD Kaltara berharap rencana pembangunan jalan perbatasan segera memasuki tahap realisasi. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi kebutuhan mendasar untuk mengurangi keterisolasian wilayah sekaligus memperkuat konektivitas dan perekonomian masyarakat di perbatasan. (***)
