TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara segera membenahi pengelolaan barang milik daerah.
Percepatan sertifikasi, transparansi penyewaan, hingga optimalisasi aset yang belum produktif menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.
Desakan tersebut menjadi salah satu catatan Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kaltara dalam laporan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dibacakan Wakil Ketua Pansus I, H. Ladullah dalam rapat paripurna.
DPRD menilai pembenahan aset tidak cukup hanya dengan memperbarui regulasi. Pemerintah harus memastikan setiap aset memiliki kejelasan administrasi dan status hukum, sekaligus menjamin pemanfaatannya memberikan manfaat bagi daerah.
Salah satu perhatian utama legislatif adalah percepatan sertifikasi aset milik pemerintah provinsi. Kejelasan legalitas dinilai penting untuk mencegah sengketa, menghindari potensi penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, serta melindungi kekayaan daerah.
“Percepatan sertifikasi aset harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai aset milik pemerintah tidak memiliki kepastian hukum yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” demikian substansi penekanan Pansus I yang disampaikan melalui laporan Ladullah.
Selain persoalan legalitas, DPRD juga menyoroti mekanisme penyewaan barang milik daerah. Pemprov diminta memastikan seluruh proses penyewaan dilakukan secara transparan, menggunakan harga yang wajar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan terhadap pemanfaatan aset juga harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan, kebocoran potensi pendapatan, maupun praktik pembiaran terhadap aset pemerintah yang tidak dimanfaatkan.
Dalam laporan tersebut, Ladullah menjelaskan bahwa pembaruan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2019 diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan pengelolaan barang milik daerah dengan perkembangan regulasi kementerian terkait.
Pansus I telah membahas Ranperda tersebut sejak Februari hingga November 2026, termasuk melakukan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur dan Kementerian Dalam Negeri.
Seluruh fraksi DPRD Kaltara akhirnya menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut. Namun, persetujuan legislatif tidak berarti persoalan pengelolaan aset otomatis selesai.
Pansus I masih memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Kaltara, termasuk mempercepat penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda.
Pemerintah juga didorong segera mengidentifikasi dan memetakan seluruh aset yang berstatus idle atau belum dimanfaatkan. Aset tersebut perlu dioptimalkan melalui mekanisme penyewaan maupun kerja sama pemanfaatan yang sah secara hukum.
“Aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Aset yang dibiarkan tidak produktif merupakan potensi ekonomi yang tidak memberikan manfaat bagi daerah. Karena itu, pemerintah harus lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan pemanfaatannya,” menjadi penekanan dalam rekomendasi Pansus I.
DPRD berharap pembaruan regulasi tersebut tidak berhenti sebagai produk hukum administratif. Percepatan sertifikasi, transparansi penyewaan, dan pengawasan yang konsisten harus menjadi bukti keseriusan Pemprov Kaltara dalam menjaga sekaligus mengoptimalkan kekayaan daerah.
Sebab, aset pemerintah bukan sekadar barang inventaris yang tercatat dalam laporan keuangan, melainkan kekayaan publik yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. (***)
