NUNUKAN, Kaltaraakual.com- Bantuan pemasangan sambungan listrik gratis menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, saat mengikuti kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir.
Dalam pertemuan yang menjadi titik kelima sekaligus penutup rangkaian reses Nasir di Kabupaten Nunukan tersebut, sejumlah warga mempertanyakan perkembangan usulan bantuan pemasangan kWh meter atau sambungan listrik gratis yang sebelumnya telah didata melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara.
Menanggapi hal itu, Nasir menyampaikan bahwa data usulan masyarakat telah disampaikan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat. Saat ini, menurutnya, diperlukan pengawalan agar usulan tersebut bisa mendapatkan dukungan program dan anggaran pada 2027.
“Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang ada, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah memasukkan data usulan bantuan pemasangan listrik gratis ke pemerintah pusat. Jadi, sekarang tugas kita adalah mengawal secara ketat agar usulan tersebut mendapatkan perhatian, dukungan program, dan alokasi anggaran sehingga harapan kita pada tahun 2027 bisa direalisasikan,” ujar Nasir.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara itu mengatakan, masuknya data ke pemerintah pusat belum berarti seluruh usulan otomatis disetujui. Masih ada tahapan verifikasi, penentuan calon penerima, hingga penyesuaian dengan kebijakan dan kemampuan anggaran pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan perkembangan usulan tersebut.
“Jangan sampai data sudah masuk ke pusat, tetapi tidak kita kawal perkembangannya. Harus ada komunikasi aktif antara pemerintah provinsi dengan kementerian terkait. Kita ingin mengetahui sejauh mana prosesnya, apa kendalanya, dan langkah apa yang masih harus dipenuhi agar usulan tersebut bisa mendapatkan persetujuan,” tegasnya.
Nasir berharap bantuan pemasangan listrik gratis dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027. Menurutnya, program tersebut membutuhkan keseriusan pemerintah daerah, terutama dalam memastikan kelengkapan administrasi dan kesesuaian data calon penerima.
Ia juga meminta agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan usulan tersebut sehingga tidak terus menunggu tanpa kepastian.
“Kalau masih dalam proses, masyarakat perlu diberi penjelasan. Kalau ada kekurangan data, segera dilengkapi. Kalau masih menunggu penetapan anggaran pusat, sampaikan secara terbuka. Intinya, jangan sampai masyarakat dibiarkan menunggu tanpa informasi,” katanya.
Nasir menilai bantuan pemasangan sambungan listrik gratis sangat berarti bagi keluarga berpenghasilan rendah. Sebab, biaya awal pemasangan listrik masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat untuk mendapatkan akses listrik secara mandiri.
Menurutnya, listrik bukan hanya dibutuhkan untuk penerangan rumah, tetapi juga menunjang aktivitas belajar anak-anak dan kegiatan ekonomi keluarga.
“Bagi keluarga yang mampu, mungkin biaya pemasangan listrik tidak terlalu menjadi persoalan. Tetapi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, biaya tersebut bisa menjadi beban yang cukup berat. Karena itu, bantuan pemasangan listrik gratis sangat berarti bagi mereka,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk Sebatik, yang masih memerlukan peningkatan akses terhadap pelayanan dasar.
Selain listrik gratis, pertemuan yang dihadiri lebih dari 100 peserta dari kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pemuda, dan ibu-ibu itu juga diwarnai sejumlah aspirasi lainnya.
Warga menyampaikan kebutuhan pembangunan jalan usaha tani, bantuan permodalan UMKM, bantuan nelayan, sarana pendidikan, hingga bantuan rumah ibadah.
Terkait usulan jalan kebun dan jalan usaha tani, Nasir mengatakan akses infrastruktur tersebut sangat penting untuk menunjang aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat.
Menurutnya, kondisi jalan yang memadai akan mempermudah petani mengangkut hasil produksi sekaligus menekan biaya transportasi.
“Kalau kita ingin meningkatkan pendapatan petani, akses jalan juga harus diperhatikan. Jalan usaha tani yang memadai dapat membantu mengurangi biaya angkut, memperlancar kegiatan produksi, dan meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Nasir menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam rangkaian reses, termasuk kebutuhan listrik gratis di Sebatik, akan menjadi bahan perjuangan dan pengawalan melalui jalur legislatif maupun koordinasi dengan pemerintah terkait. (***)







