NUNUKAN, Kaltaraaktual.com- Keterbatasan anggaran membuat program Beasiswa Kaltara Unggul pada 2026 mengalami penurunan signifikan. Anggaran yang sebelumnya mencapai sekitar Rp 15 miliar pada 2025, kini hanya tersisa sekitar Rp 5 miliar.
Persoalan tersebut menjadi salah satu keluhan masyarakat saat Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, menggelar reses di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.
Pertemuan tersebut menjadi titik kelima sekaligus penutup rangkaian reses Nasir di Kabupaten Nunukan. Kegiatan itu dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pemuda hingga kalangan ibu-ibu.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah aspirasi. Mulai dari bantuan pemasangan listrik gratis, pembangunan jalan usaha tani, penguatan UMKM, bantuan nelayan, hingga dukungan untuk rumah ibadah dan sarana pendidikan.
Namun, persoalan beasiswa menjadi salah satu perhatian masyarakat. Warga berharap anak-anak asal Kaltara tetap mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan biaya pendidikan dari pemerintah provinsi, meskipun kondisi keuangan daerah sedang mengalami tekanan.
Menanggapi hal tersebut, Nasir menjelaskan penurunan jumlah penerima Beasiswa Kaltara Unggul tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Dia menyebut anggaran beasiswa yang pada 2025 mencapai sekitar Rp 15 miliar mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 5 miliar pada 2026.
Kondisi tersebut membuat pemerintah provinsi melakukan penyesuaian mekanisme penyaluran melalui skema Beasiswa Khusus. Program itu hanya menjangkau enam perguruan tinggi mitra.
Tiga perguruan tinggi berada di Kaltara, yakni Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Kaltara (UNIKAL), dan Universitas Terbuka (UT). Sementara tiga perguruan tinggi lainnya berada di luar Kaltara.
Melalui mekanisme tersebut, penyaluran beasiswa dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah provinsi dengan perguruan tinggi. Skema ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang membuka pendaftaran secara umum.
Nasir mengakui perubahan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan kekecewaan, terutama bagi mahasiswa asal Kaltara yang sedang menempuh pendidikan di kampus yang belum masuk dalam daftar perguruan tinggi mitra.
“Kita memahami kekecewaan masyarakat. Banyak anak-anak Kaltara yang sedang kuliah dan membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Tetapi kita juga harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini memang sangat terbatas, sehingga pemerintah terpaksa melakukan penyesuaian terhadap program beasiswa,” ungkap Nasir.
Menurutnya, penyesuaian program tersebut merupakan konsekuensi dari keterbatasan anggaran, bukan berarti pendidikan generasi muda tidak lagi menjadi perhatian pemerintah.
Nasir dari fraksi PKS berharap persoalan beasiswa menjadi perhatian dalam penyusunan dan pembahasan APBD Kaltara Tahun Anggaran 2027.
Nasir meminta pemerintah provinsi tetap menempatkan bantuan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia. Apalagi, masih banyak mahasiswa asal Kaltara yang membutuhkan dukungan biaya untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
Dia menyadari kondisi fiskal daerah pada 2027 belum tentu mengalami perbaikan signifikan. Meski demikian, keterbatasan anggaran diharapkan tidak membuat alokasi untuk sektor pendidikan semakin berkurang.
“Kita berharap pada tahun 2027, meskipun kemampuan anggaran daerah masih terbatas, pemerintah provinsi tetap memprioritaskan beasiswa. Bahkan, kalau memungkinkan, alokasinya harus ditingkatkan dibandingkan tahun 2026,” tegasnya.
Nasir menilai bantuan pendidikan bukan sekadar pengeluaran rutin pemerintah. Program tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara.
Dia berharap pemerintah provinsi dapat mengevaluasi mekanisme penyaluran beasiswa agar kesempatan memperoleh bantuan pendidikan bisa menjangkau lebih banyak mahasiswa asal Kaltara. (***)







