Dorong Pemprov dan Pemkab/Pemkot Kompak Tangani Bencana

oleh -1012 Dilihat
oleh

TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti sejumlah kendala dalam penanganan bencana, khususnya terkait regulasi administrasi yang dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.

Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kaltara ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/26). Pertemuan tersebut menjadi ajang diskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi petugas dalam menangani bencana di lapangan.

Kunjungan itu dihadiri Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah bersama sejumlah anggota, yakni Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman. Rombongan diterima Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Siti Laela mengapresiasi kesigapan petugas BPBD dalam menghadapi berbagai kejadian bencana. Mulai dari kebakaran hingga tanah longsor yang dipicu kondisi cuaca dan faktor alam.

Baca Juga  Lewat Reses, Supa’ad Hadianto Ajak Orang Tua Kenali Psikologis Anak

Namun, politisi Golkar itu menilai masih diperlukan evaluasi terhadap mekanisme administrasi yang mengatur penyaluran bantuan. Menurutnya, aturan yang terlalu rumit berpotensi membuat pemerintah daerah kesulitan bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

Siti Laela mengatakan, kondisi geografis dan dinamika alam di wilayah Kaltara membuat potensi bencana sulit diprediksi. Berbagai kejadian dapat muncul sewaktu-waktu dan membutuhkan respons cepat dari pemerintah.

“Biasanya batu bara kan membawa rezeki yang luar biasa, ini malah membawa bencana bagi kita. Tapi betul-betul kondisi alam yang menjadikan banyak kebakaran, bencana, dan berkaitan dengan alam tentunya,” ujar Siti Laela.

Dia juga menyinggung persoalan kewenangan dan regulasi yang menurutnya kerap membuat pejabat daerah berada dalam posisi dilematis saat hendak memberikan bantuan secara langsung.

Baca Juga  Adi Nata Kusuma Serap Aspirasi Soal Bantuan UMKM Bagi Pelaku Usaha, Jembatan dan Nelayan

Hal itu, kata dia, berdasarkan pengalamannya ketika menghadiri kegiatan silaturahmi dan monitoring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini.

Siti Laela mengungkapkan, adanya pengetatan aturan membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan bantuan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kecamatan.

“Kalau menurut aturan KPK kayaknya untuk membantu langsung daerah terus ke OPD-OPD, kecamatan-kecamatan, itu dilarang sama KPK. Menurutnya itu bukan kewenangannya,” ungkapnya.

Meski demikian, dia menegaskan kepedulian DPRD bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana tidak boleh berhenti hanya karena persoalan administrasi.

Menurutnya, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik antara BPBD provinsi dengan BPBD kabupaten/kota. Dengan begitu, penanganan bencana dapat dilakukan secara terpadu, termasuk dalam mempercepat dukungan bantuan ketika terjadi musibah di daerah.

Baca Juga  Dari Jembatan hingga Tanggul Banjir, Ini Aspirasi Warga Tanjung Buka ke Ketua DPRD Kaltara

Siti Laela berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pola kerja sama yang jelas sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan akibat persoalan koordinasi maupun kewenangan.

“Harapan kita, bagaimana cara bekerja sama antara mungkin OPD yang ada di kabupaten kota dengan provinsi. Supaya ada sinergitas dalam penanganan apabila ada bencana di kabupaten, jadi provinsi cepat memberikan bantuan,” pungkasnya.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara berharap koordinasi lintas pemerintahan dalam penanggulangan bencana semakin kuat. Kecepatan respons dan kemudahan koordinasi dinilai penting agar masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. (***)

Bagikan

Tinggalkan Balasan