Jangan Sampai Tumpang Tindih, DPRD Kaltara Minta Kejelasan Aturan Bantuan Bencana

oleh -1009 Dilihat
oleh

TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Listiani, menyoroti pentingnya kejelasan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan bencana. Hal ini dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Sorotan tersebut disampaikan Listiani saat Komisi IV DPRD Kaltara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan, Rabu (18/11/26).

Kunjungan tersebut dipimpin jajaran pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kaltara, di antaranya Wakil Ketua Komisi IV Syamsuddin Arfah, serta anggota Siti Laela, Listiani, Muhammad Hatta, dan Rahman. Rombongan diterima Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tarakan, Hari Wijaya Putra.

Baca Juga  DPRD Kaltara dan DPD RI Cari Solusi Perbaikan Regulasi Daerah

Dalam pertemuan itu, Listiani mengaku sempat kebingungan menentukan langkah yang dapat dilakukan DPRD provinsi untuk membantu penanganan persoalan kebencanaan di daerah. Terlebih, terdapat batasan kewenangan yang harus diperhatikan sebelum pemerintah memberikan bantuan.

Menurutnya, persoalan kewenangan menjadi hal penting agar intervensi pemerintah tidak melampaui tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan.

“Kami sempat bingung apa yang bisa kami sampaikan. Yang pertama agar tidak menjadi tumpang tindih kewenangan. KPK mengingatkan sebelum memberikan bantuan harus dilihat dulu kewenangannya, pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota. Tapi begitu sudah diingatkan kemarin, bingung apa yang bisa dilakukan untuk membantu daerah,” ujar Listiani.

Baca Juga  Reses Anggota DPRD Kaltara, Rismanto Komitmen Perjuangkan Suara Rakyat

Dia menilai, kejelasan regulasi dan SOP diperlukan sebagai pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas, khususnya ketika menghadapi situasi kebencanaan yang membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi.

Listiani juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dan sinergi lintas instansi. Dengan koordinasi yang baik, dukungan pemerintah provinsi terhadap penanganan bencana di kabupaten dan kota diharapkan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak terkendala persoalan administrasi maupun pembagian kewenangan.

Baca Juga  Rismanto Soroti Investasi Daerah, Dorong Pemerataan Pembangunan

Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar upaya pencegahan, kesiapsiagaan hingga penanganan saat bencana dapat berjalan optimal.

Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi IV DPRD Kaltara berharap terbangun koordinasi yang lebih kuat antara legislatif tingkat provinsi dengan BPBD kabupaten dan kota.

Dengan demikian, berbagai kebutuhan daerah dalam menghadapi potensi bencana dapat dikomunikasikan dan dicarikan solusi bersama, sehingga perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat di Kalimantan Utara semakin maksimal. (***)

Bagikan

Tinggalkan Balasan