TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Berbagai persoalan dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi perhatian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Mulai dari keterbatasan tenaga perancang regulasi hingga terbatasnya kemampuan anggaran daerah, seluruh persoalan tersebut akan dibawa ke tingkat nasional.
Hal itu mengemuka dalam Dialog Daerah Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Peraturan Daerah yang difasilitasi DPRD Provinsi Kaltara bersama Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dan Kantor DPD RI Provinsi Kaltara.
Wakil Ketua I BULD DPD RI sekaligus Senator asal Kaltara, Marthin Billa, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dalam memantau dan mengevaluasi rancangan maupun produk hukum daerah.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan regulasi yang dibentuk pemerintah daerah tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di tingkat pusat.
Namun, proses tersebut juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Marthin mengungkapkan, dalam pelaksanaan pembentukan Perda masih ditemukan sejumlah kendala. Di antaranya minimnya tenaga perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter, keterbatasan kapasitas harmonisasi regulasi, hingga persoalan kemampuan fiskal daerah.
“Kendala-kendala yang disampaikan daerah ini akan kami himpun dan rumuskan untuk menjadi bahan rekomendasi di tingkat nasional,” ujarnya.
Dia menegaskan, kehadiran BULD DPD RI bukan untuk menambah panjang proses birokrasi. Sebaliknya, lembaga tersebut diharapkan mampu menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah agar pembentukan regulasi berjalan lebih efektif.
Hasil dialog daerah tersebut selanjutnya akan dibawa dalam forum Dialog Nasional bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum pada 18 November 2026.
Dari forum tersebut, DPD RI akan menyusun rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
Melalui langkah tersebut, Marthin berharap berbagai persoalan legislasi yang dihadapi daerah mendapatkan perhatian pemerintah pusat, sehingga pembentukan Perda dapat berjalan lebih sederhana, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.







