TARAKAN, Kaltaraaktual.com- Keterbatasan anggaran, peralatan operasional hingga sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana.
Kondisi tersebut terungkap saat Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPBD Kota Tarakan, Rabu (18/11/26).
Dalam pertemuan itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Tarakan, Hari Wijaya Putra, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi jajarannya dalam mengantisipasi maupun menangani bencana.
Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran permukiman, pohon tumbang, banjir hingga tanah longsor.
Menurut Hari, keterbatasan kemampuan keuangan daerah berdampak pada pemenuhan kebutuhan operasional BPBD. Padahal, ketersediaan peralatan dan sarana pendukung sangat dibutuhkan untuk mempercepat penanganan ketika bencana terjadi.
Salah satu ancaman yang menjadi perhatian adalah karhutla. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, BPBD Tarakan tetap menyiagakan personel selama 24 jam, terutama di kawasan yang dinilai rawan seperti wilayah Amal.
Meski kondisi cuaca dalam beberapa waktu terakhir relatif mendukung dan membantu menekan potensi karhutla, BPBD tetap membutuhkan dukungan peralatan serta logistik kebencanaan.
Hari berharap Pemerintah Provinsi Kaltara dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut melalui dukungan anggaran maupun sarana operasional.
“Kami berharap dengan keterbatasan kondisi kami di BPBD Kota Tarakan, baik dari segi peralatan maupun pendanaan, ke depannya pihak provinsi melalui Komisi IV DPRD Kaltara dapat membantu mem-back up kebutuhan kami,” harapnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti kebutuhan yang disampaikan BPBD Tarakan.
Menurutnya, penguatan penanganan bencana di daerah perlu mendapat perhatian bersama, termasuk melalui dukungan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Syamsuddin menjelaskan, terdapat sejumlah mekanisme yang bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan tersebut. Di antaranya melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) maupun hibah yang bersumber dari kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi.
Dia mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Gubernur Kaltara mengenai mekanisme pemberian bantuan kepada pemerintah daerah.
Dari komunikasi tersebut, kata dia, dukungan provinsi kepada kabupaten/kota dimungkinkan sepanjang mengikuti ketentuan dan prosedur administrasi yang berlaku.
“Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan pihak KPK bersama Pak Gubernur. Ternyata, boleh memberikan bantuan selama sifatnya Bankeu atau masuk di kegiatan OPD provinsi lalu dihibahkan ke kabupaten/kota,” jelasnya.
Namun, Syamsuddin mengingatkan realisasi bantuan tetap harus melalui mekanisme administrasi yang benar. Pengajuan resmi dari kepala daerah dan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Dia juga memahami sikap kehati-hatian Pemerintah Kota Tarakan dalam menjalankan program pembangunan. Selama ini, Pemkot Tarakan cenderung memastikan dana transfer benar-benar masuk ke kas daerah sebelum merealisasikan program yang telah direncanakan.
Komisi IV DPRD Kaltara akan mengupayakan pembahasan lanjutan dengan melibatkan BPBD Provinsi Kaltara. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan BPBD Tarakan dapat disinkronkan dengan peluang dukungan dari pemerintah provinsi.
Syamsuddin berharap pertemuan berikutnya bisa menghasilkan kejelasan mengenai bentuk bantuan, kebutuhan prioritas, hingga mekanisme penyalurannya.
“Nanti pada pertemuan berikutnya kami akan menghadirkan BPBD Provinsi supaya take and give-nya jelas untuk Tarakan. Untuk bantuan sangat bisa, tinggal menyesuaikan teknis dan komunikasi administrasinya saja,” pungkasnya.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Kaltara berharap penguatan penanganan bencana di Tarakan tidak hanya bertumpu pada kemampuan anggaran pemerintah kota, tetapi juga mendapat dukungan dari pemerintah provinsi.
Dengan begitu, keterbatasan peralatan dan pendanaan yang selama ini dihadapi BPBD Tarakan dapat dicarikan solusi, sehingga kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana semakin optimal. (***)







