TANJUNG SELOR, Kaltaraaktu.com- DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperluas inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejumlah sektor perpajakan dinilai masih memiliki potensi besar yang bisa dioptimalkan untuk menambah pemasukan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir, mengatakan penguatan PAD menjadi kebutuhan penting di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah.
Menurutnya, inovasi Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) yang sudah diterapkan Bapenda Kaltara dapat menjadi langkah awal untuk menggali sumber pendapatan lainnya.
Dia menyebut Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat sebagai dua sektor yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, pemerintah provinsi juga perlu mengoptimalkan penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar sesuai kewenangannya.
“Kita memang membutuhkan PAD yang lebih besar untuk membangun Kaltara. Karena itu, pemerintah daerah harus lebih kreatif mencari sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal,” ujar Nasir.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kaltara, Nasir menilai peningkatan PAD berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan. Ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu perlu dikurangi dengan memperkuat penerimaan dari sektor-sektor potensial.
Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka penerimaan. Kebijakan pajak juga harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Nasir meminta setiap kebijakan perpajakan disusun secara transparan dan tepat sasaran. Kemampuan ekonomi wajib pajak juga harus menjadi pertimbangan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat kecil.
“PAD harus meningkat, tetapi jangan sampai cara meningkatkan pendapatan justru membuat masyarakat kecil semakin sulit. Kita ingin daerah semakin mandiri secara fiskal, tetapi kesejahteraan masyarakat tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Nasir turut mengapresiasi inovasi Bapenda Kaltara dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui program Bakti Benuanta. Dia berharap program tersebut terus dikembangkan melalui penguatan pengawasan, pembenahan data potensi pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan.
Sosialisasi kebijakan perpajakan juga dinilai penting agar masyarakat memahami aturan yang berlaku, termasuk hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
Dia menegaskan DPRD mendukung berbagai terobosan Bapenda untuk meningkatkan PAD.
Namun, upaya tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor-sektor kecil.
“Kami mendukung sepenuhnya langkah kreatif Bapenda dalam meningkatkan PAD. Kaltara harus semakin mandiri secara fiskal. Tetapi kesejahteraan masyarakat menjadi satu hal yang tidak boleh dilupakan. Jangan sampai kebijakan peningkatan pendapatan daerah justru membebani nelayan kecil, pembudidaya rumput laut skala kecil, dan masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah,” pungkasnya. (***)







