TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan dan bantuan sarana perikanan menjadi aspirasi utama warga RT 01 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Aspirasi tersebut disampaikan warga saat bertemu Anggota DPRD Kaltara, Rismanto, dalam agenda reses pada Minggu (15/11/26).
Dalam pertemuan itu, warga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi jalan di lingkungan mereka. Perbaikan akses jalan dinilai penting untuk menunjang mobilitas masyarakat, termasuk memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial.Selain infrastruktur, masyarakat juga menyuarakan kebutuhan bantuan peralatan perikanan.
Dukungan sarana tersebut diharapkan dapat membantu warga meningkatkan produktivitas usaha sekaligus mengoptimalkan potensi perikanan di Desa Tanjung Karang.
Menanggapi aspirasi tersebut, Rismanto mengatakan reses menjadi kesempatan bagi anggota legislatif untuk mendengar langsung berbagai kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan.
“Tentu akses jalan yang memadai akan mempermudah aktivitas warga. Sementara bantuan peralatan perikanan dapat menjadi salah satu bentuk dukungan untuk mengembangkan usaha masyarakat di sektor perikanan,” ujar Rismanto.
Politisi Partai NasDem dari Dapil Nunukan itu menilai pembangunan infrastruktur jalan dan penguatan sektor perikanan merupakan kebutuhan yang saling berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Tindak lanjut terhadap usulan tersebut tetap akan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” imbuhnya.
Rismanto menyebut seluruh masukan warga akan dicatat dan menjadi bahan perjuangan melalui mekanisme serta kewenangan DPRD Provinsi Kaltara.
Dia berharap aspirasi warga RT 01 Desa Tanjung Karang tidak berhenti sebagai catatan dalam agenda reses. Berbagai kebutuhan yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Kita harus pahami bersama, reses memiliki peran penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah daerah, sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan menyentuh persoalan yang dihadapi warga,” tutupnya. (***)







