TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Komisi III, Rismanto, S.T, M.T, M.PSDA, menyoroti minimnya perhatian pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan, seperti di Kabupaten Nunukan yang dinilai masih jauh dari standar ideal. Ia menegaskan perlunya perhatian serius pemerintah pusat agar percepatan pembangunan tidak hanya menjadi wacana tahunan.
Menurut Rismanto, sejumlah infrastruktur dasar seperti jalan lintas kecamatan, akses menuju desa perbatasan, hingga fasilitas publik di wilayah terpencil masih belum mendapat penanganan memadai. Kondisi itu, kata dia, bukan hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga menahan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Nunukan ini beranda negara. Tapi faktanya, akses jalan ke banyak wilayah strategis masih rusak berat. Ini ironi,” ujarnya saat ditemui usai rapat Paripurna, Senin, (17/11/25).
Ia menyebut, laporan soal rusaknya sejumlah ruas jalan di Kecamatan Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Krayan Selatan, hingga kawasan pesisir Sebatik itu butuh perhatian lebih. Tetapi keterbatasan anggaran kerap menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
“Yang kita butuhkan sekarang bukan alasan, tapi roadmap dan komitmen. Infrastruktur ini menentukan masa depan perbatasan termasuk di Nunukan,” tambah politisi partai Nasdem tersebut.
Rismanto menekankan bahwa pemerintah pusat haruslah berkolaborasi dan berkomitmen dengan pemerintah daerah, contohnya mungkin seperti program kementerian terkait yang harusnya lebih memprioritaskan perbatasan. “Pemerintah pusat harus melek, perlu ada intervensi pusat, karena ini wilayah perbatasan sekaligus zona strategis nasional,” kata dia.
Selain jalan, ia juga menyinggung buruknya kualitas jembatan penghubung antar-desa, minimnya irigasi pertanian, serta lambannya perbaikan fasilitas publik yang berdampak langsung pada produktivitas masyarakat.
Rismanto berharap pemerintah pusat bisa duduk bersama pemerintah daerah menyusun prioritas pembangunan yang berbasis kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar daftar proyek tahunan.
“Kalau perbatasan dibiarkan begini terus, bagaimana kita bisa berbicara soal daya saing. Infrastruktur adalah titik awal dari semua kemajuan,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi III DPRD Kaltara akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan infrastruktur, terutama di Nunukan, serta memastikan pengawasan anggaran berjalan lebih ketat. “Yang kami inginkan sederhana, rakyat Nunukan merasakan kehadiran negara,” tutup Rismanto. (**)
