JAKARTA, KaltaraAktual.com- Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Hj. Rahmawati, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan penguatan ekonomi kreatif daerah melalui usulan pembangunan 1.000 layar bioskop desa yang diharapkan masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, termasuk untuk wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).
Usulan tersebut disampaikan Rahmawati dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menurut Rahmawati, industri perfilman nasional saat ini masih menghadapi ketimpangan distribusi. Banyak rumah produksi kecil dan kreator film daerah kesulitan mendapatkan akses tayang di jaringan bioskop komersial yang didominasi perusahaan besar.
“Pemerintah perlu hadir memberi ruang bagi PH kecil dan kreator daerah agar karya mereka tidak berhenti hanya di proses produksi. Mereka juga harus punya akses untuk ditonton masyarakat,” ujarnya, Jumat, (22/05/26).
Rahmawati menjelaskan konsep bioskop desa yang diusulkan bukan berupa gedung bioskop mewah seperti di pusat perbelanjaan, melainkan layar mini sederhana atau layar tancap modern yang dapat ditempatkan di desa maupun wilayah pelosok.
Program tersebut dinilai mampu menjadi solusi distribusi film lokal sekaligus membuka ruang edukasi budaya bagi masyarakat.
Ia menilai banyak karya lokal yang mengangkat legenda daerah, budaya, wisata, hingga kehidupan masyarakat adat justru sulit dikenal masyarakat luas karena minimnya akses distribusi, contohnya seperti di Kaltara yang memenangi penghargaan hingga film pendek tersebut diputar diluar negeri yang kurang diperhatikan pemerintah pusat.
“Banyak film lokal kebudayaan yang sebenarnya bagus, tetapi tidak mendapatkan layar. Bahkan ada karya yang lebih diapresiasi di luar negeri dibanding di daerah sendiri,” katanya.
Rahmawati menegaskan, usulan itu juga bertujuan membangkitkan semangat generasi muda di sektor ekonomi kreatif, khususnya perfilman dan dokumenter daerah.
Dengan hadirnya layar bioskop desa, karya anak-anak muda dari daerah diharapkan dapat dinikmati masyarakat tanpa harus bergantung pada jaringan bioskop besar.
Selain aspek hiburan, program tersebut juga dinilai dapat memperkuat rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap budaya lokal, literasi digital.
“Anak-anak di pelosok juga berhak mengenal budaya dan cerita daerahnya sendiri. Lewat layar mini desa, masyarakat bisa menonton bersama, belajar sejarah lokal, dan memperkuat identitas budaya,” tuturnya.
Dalam rapat tersebut, Rahmawati juga mendorong adanya insentif fiskal bagi rumah produksi kecil agar industri kreatif daerah mampu berkembang lebih sehat dan berkelanjutan.
Gagasan bioskop desa ini pun mulai menjadi perbincangan publik, termasuk di Kalimantan Utara. Sebagian masyarakat menilai program tersebut perlu dikaji secara matang agar tetap sejalan dengan prioritas kebutuhan dasar masyarakat.
Namun Rahmawati menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang untuk membuka akses budaya, pendidikan, dan ekonomi kreatif hingga ke daerah terpencil.
Ia berharap pemerintah pusat dapat melihat potensi besar industri kreatif daerah sebagai salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kekayaan budaya nasional.
“Mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal agar film-film dari daerah tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan distribusi, melawan monopoli, dan membangun ekosistem perfilman yang inklusif. Ini amanat Asta Cita Presiden Prabowo,” tegas Rahmawati. (ry/red)
