TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara hingga memasuki semester kedua tahun anggaran 2026 tercatat baru mencapai 30,54 persen. Serapan anggaran tersebut masih didominasi oleh belanja operasi, terutama belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara, Nurdin, mengatakan kondisi tersebut merupakan pola yang lazim terjadi pada setiap tahun anggaran.
Menurutnya, belanja rutin menjadi komponen yang paling cepat terealisasi karena digunakan untuk mendukung operasional pemerintahan yang berlangsung setiap bulan.
“Kalau melihat posisi sekarang, realisasi masih didominasi belanja operasi. Yang paling besar berasal dari belanja pegawai dan belanja barang serta jasa karena memang sifatnya rutin,” kata Nurdin, Selasa, (30/06/26).
Di sisi lain, realisasi belanja modal masih relatif rendah. Hal itu disebabkan sebagian besar proyek pembangunan masih berada dalam tahap pelaksanaan, sehingga pembayaran kepada penyedia jasa belum dapat dilakukan secara maksimal.
Nurdin menjelaskan, pencairan anggaran pembangunan umumnya dilakukan setelah pekerjaan fisik mencapai progres tertentu atau telah selesai dikerjakan. Karena itu, serapan belanja modal pada semester pertama biasanya lebih rendah dibandingkan belanja operasi.
BKAD Kaltara mencatat pola tersebut menjadi karakteristik pengelolaan APBD yang terus berulang dari tahun ke tahun. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran secara berkala setiap triwulan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
“Laporan realisasi anggaran menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja perangkat daerah. Karena itu, perkembangan serapan belanja terus kami pantau agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Meski realisasi APBD saat ini masih berada di angka 30,54 persen, Nurdin optimistis penyerapan anggaran akan meningkat pada semester kedua. Seiring dimulainya berbagai proyek pembangunan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), belanja modal diperkirakan akan mulai mengalami percepatan.
Ia berharap setiap OPD dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun agar penyerapan anggaran lebih merata dan tidak menumpuk pada akhir tahun.
“Kami berharap pelaksanaan kegiatan dapat dipercepat sejak awal tahun sehingga distribusi realisasi anggaran lebih merata dan tidak lagi terkonsentrasi pada akhir tahun,” tutupnya. (ic/red)
