TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara mulai memetakan aset milik pemerintah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau berstatus idle. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah sekaligus membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKAD Kaltara, Nurdin, mengatakan inventarisasi menjadi tahapan awal yang harus diselesaikan sebelum pemerintah menentukan kebijakan pemanfaatan aset. Pendataan diperlukan untuk memastikan jumlah, kondisi, status kepemilikan, hingga tingkat pemanfaatan setiap aset daerah.
“Kami ingin mengetahui aset apa saja yang dimiliki, bagaimana statusnya, apakah sudah dimanfaatkan atau belum. Dari data itulah nantinya pemerintah dapat menentukan langkah yang paling tepat,” ujar Nurdin, belum lama ini, (07/26).
Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah saat ini tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi belanja, tetapi juga mendorong optimalisasi aset sebagai sumber nilai ekonomi. Karena itu, aset yang selama ini belum memberikan manfaat akan dikaji untuk mengetahui potensi pemanfaatannya.
Apabila dari hasil inventarisasi ditemukan aset yang tidak digunakan atau berstatus idle, BKAD akan mengevaluasi kemungkinan pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Skema tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah tanpa mengabaikan fungsi utama aset untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau nanti ada aset yang ternyata menganggur atau idle, tentu akan kami lihat apakah bisa dimanfaatkan untuk menambah pendapatan daerah,” kata Nurdin.
Selain berpotensi meningkatkan PAD, optimalisasi aset dinilai dapat mengurangi risiko aset terbengkalai yang selama ini tidak memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. BKAD juga memastikan setiap rencana pemanfaatan akan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik dan peluang kerja sama yang diperbolehkan dalam regulasi.
Nurdin menegaskan, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses identifikasi seluruh barang milik daerah. Setelah data terkumpul secara menyeluruh, pemerintah akan menyusun kebijakan lanjutan berdasarkan kondisi dan potensi masing-masing aset.
“Yang terpenting sekarang adalah identifikasi terlebih dahulu. Setelah datanya lengkap, baru kami menentukan langkah berikutnya,” pungkasnya. (ic/*red)
