TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Aksi mahasiswa dari HMI, PMII, dan sejumlah organisasi masyarakat yang mengepung Kantor DPRD Bulungan pada Senin sore (17/11/25) mendapatkan respons langsung dari ketua DPRD Bulungan, Rianto dan unsur pimpinan dewan lainnya. Wakil Ketua II DPRD Bulungan, Tasa Gung, angkat bicara soal desakan penindakan terhadap dua anggota DPRD yang diduga mengeroyok seorang ketua kelompok tani di salah satu cafe, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Di hadapan massa aksi, Tasa Gung menyampaikan bahwa lembaga DPRD sama sekali tidak menutup-nutupi persoalan ini. Ia bahkan menegaskan bahwa pihaknya ikut merasa dikhianati oleh klarifikasi awal yang disampaikan dua oknum terlapor yakni AHP dan LB.
“Ketika oknum itu menyampaikan seperti yang disampaikan kepada media, ternyata berbalik kepada kami. Kami juga merasa dibohongi. Ini kesalahan yang harus diperjelas kan,” ujar Tasa Gung.
Ia menyebut, pimpinan DPRD telah memanggil dan meminta klarifikasi kedua oknum tersebut. Namun pernyataan yang diberikan justru tidak sesuai dengan temuan informasi berikutnya. Karena itu, DPRD kata Tasa, memilih menyerahkan seluruh proses kepada penyidik kepolisian agar tidak ada lagi ruang spekulasi.
“Semua ini sudah berproses. Kami serahkan sepenuhnya dan kami sendiri akan mengawal itu. Apa pun hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, akan kami sampaikan secara terbuka,” terangnya.
Tasa Gung juga menekankan bahwa DPRD tidak akan berpihak pada pihak yang terbukti bersalah, sekalipun itu berasal dari internal mereka sendiri.
“Kami tidak berpihak kepada yang salah. Kami cinta dengan lembaga ini. Kalau pun ada masalah, kami tidak akan membawa nama lembaga. Yang membuat masalah ini adalah oknumnya,” tegas Tasa Gung.
Lebih jauh, Tasa mengungkapkan bahwa DPRD telah mengeluarkan ultimatum kepada partai politik tempat kedua anggota tersebut bernaung yakni partai PDI Perjuangan dan partai Demokrat. Jika penyelidikan kepolisian membuktikan adanya tindakan pidana, maka partai diwajibkan mengambil langkah tegas.
“Jika nanti betul terbukti, partai yang bersangkutan harus mengambil sikap tegas bersama Badan Kehormatan DPRD,” katanya.
Aksi mahasiswa dan aliansi ormas ini merupakan respons atas laporan dugaan pengeroyokan terhadap seorang ketua kelompok tani di Bulungan. Massa menuntut transparansi, penindakan etik, dan sanksi politik terhadap dua anggota DPRD yang diduga terlibat.
Sementara proses hukum berjalan, tekanan publik pada lembaga legislatif terus menguat. DPRD Bulungan kini berada dalam sorotan, dituntut memastikan bahwa kasus ini tidak berhenti sebagai konflik personal, tetapi diuji secara terang di ruang publik dan hukum yang adil. (**)
