TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Upaya memperkuat budaya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bulungan kembali bergulir. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (DKIP) Kabupaten Bulungan bersama Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Biro Humas (PPID), menggelar Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas PPID lingkup Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung belum lama ini, di Aula Kantor BKPSDM Bulungan.
Bimtek dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Adi Irwansyah, yang mewakili Bupati Bulungan. Dalam sambutannya, Adi menggarisbawahi bahwa keterbukaan informasi kini menjadi tuntutan publik yang tidak bisa lagi dihindari.
“Transparansi itu bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan. Masyarakat ingin informasi cepat, tepat, dan dapat dipercaya. PPID harus siap memberikan itu,” ujar Adi.
Ia menyebutkan berbagai kendala yang masih ditemui di lapangan, mulai dari rendahnya literasi informasi hingga lemahnya koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana. Menurutnya, masalah-masalah tersebut perlu diselesaikan melalui peningkatan kapasitas aparatur yang lebih terarah.
“Kita harus berbenah. PPID Utama dan PPID Pelaksana perlu bergerak seirama, memahami regulasi, serta mampu menjawab kebutuhan publik dengan profesional,” kata Adi.
Adi juga menegaskan bahwa peningkatan kompetensi aparatur merupakan kunci untuk membangun layanan informasi yang terstruktur dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya urusan administratif, melainkan bagian dari budaya kerja birokrasi modern.
“PPID adalah garda terdepan keterbukaan informasi. Jika layanan informasinya kuat, maka kepercayaan publik juga akan menguat,” ucapnya.
Pemerintah Kabupaten Bulungan, lanjutnya, berharap pelaksanaan Bimtek mampu menekan risiko sengketa informasi serta mendorong peningkatan nilai Keterbukaan Informasi Publik daerah.
“Ini momentum memperkuat komitmen kita terhadap pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, dan melayani,” tegasnya.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis dari narasumber Kementerian Komunikasi dan Digital, mencakup tata kelola PPID, strategi pengelolaan informasi digital, serta praktik terbaik pelayanan informasi publik.
Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik DKIP Bulungan, Arif Arianto, menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi pengungkit terciptanya budaya keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah.
“Semoga dari hasil bimtek ini seluruh perangkat daerah dapat bersinergi dalam mendukung peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik,” kata Arif menutup kegiatan. (*red)
