TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memperketat pengelolaan anggaran di tengah ruang fiskal yang terbatas. Kondisi keuangan nasional yang dipengaruhi dinamika ekonomi dan geopolitik global turut menjadi perhatian dalam penyusunan belanja daerah.
Sekretaris Provinsi Kaltara, Denny Harianto, mengatakan tekanan fiskal yang terjadi saat ini bukan persoalan yang hanya dihadapi pemerintah daerah. Kondisi tersebut berkaitan dengan situasi perekonomian nasional yang juga terdampak perubahan ekonomi global.
Menurut Denny, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu faktor yang ikut memengaruhi kondisi fiskal nasional.
“Ini bukan hanya persoalan Kaltara. Secara nasional kondisinya juga sama. APBN juga menghadapi tantangan karena situasi geopolitik dan geoekonomi global,” kata Denny, Rabu, (12/08/26).
Kondisi tersebut berpotensi berpengaruh terhadap kapasitas pemerintah pusat dalam menyalurkan transfer ke daerah. Karena itu, Pemprov Kaltara harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai melalui APBD.
Denny menyebut pemerintah daerah saat ini mengutamakan belanja yang bersifat wajib dan berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, misalnya, tetap menjadi salah satu prioritas. Begitu pula dengan kebutuhan operasional pemerintahan dan program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
“Yang menjadi prioritas adalah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ada. Selain itu, kita memastikan pembayaran gaji, tunjangan, serta operasional pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.
Meski harus melakukan penyesuaian, Denny menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh berujung pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta meninjau kembali rencana kegiatan dan memastikan anggaran diarahkan untuk kebutuhan yang benar-benar prioritas.
Menurut dia, kondisi fiskal saat ini juga menuntut perubahan dalam pola perencanaan program. OPD tidak hanya dituntut menyusun kegiatan berdasarkan kebutuhan, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta keberlanjutan pembiayaannya.
“OPD tidak cukup hanya melihat kebutuhan kegiatan, tetapi harus memperhitungkan kemampuan anggaran serta keberlanjutan pembiayaannya,” jelas Denny.
Ia menilai kehati-hatian dalam belanja diperlukan agar kondisi fiskal daerah tetap sehat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah, kata dia, harus menghindari munculnya beban anggaran yang justru dapat mengganggu keuangan daerah pada masa mendatang.
“Pemerintah harus realistis melihat kemampuan keuangan yang ada. Yang terpenting saat ini adalah menjaga stabilitas fiskal sambil memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (ic/red)
