TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) akan mempertajam penggunaan anggaran dalam penyusunan APBD Perubahan maupun APBD 2027. Anggaran nantinya diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah tidak bisa lagi menempatkan seluruh program dan kegiatan pada tingkat prioritas yang sama.
Pemprov Kaltara menerapkan prinsip money follow priority, yakni anggaran mengikuti program yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
“Program yang betul-betul skala prioritas dan berkualitas, yang membangun 10 fokus pembangunan yang ada di RPJMD, itu yang kita tuangkan dalam APBD,” kata Denny.
Menurut Denny, pendekatan tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran lebih terarah. Setiap program yang dibiayai APBD harus memiliki daya ungkit dan memberikan dampak terhadap pembangunan.
“Setiap program yang mendapatkan pembiayaan harus memiliki daya ungkit serta memberikan dampak nyata terhadap pembangunan,” ujarnya.
Dia menegaskan pemerintah daerah harus mampu menentukan program yang perlu didahulukan dan kegiatan yang masih dapat ditunda. Kebijakan itu bukan berarti seluruh program pembangunan dihentikan.
Namun, prioritas harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kita harus menyadari keterbatasan. Tidak semua program kegiatan harus kita biayai,” tegasnya.
Denny menyebut sejumlah sektor menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas pembangunan Kaltara. Di antaranya penanganan kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, pelayanan masyarakat hingga konektivitas antarwilayah.
Program-program tersebut akan diselaraskan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Denny menegaskan APBD tidak sekadar menjadi daftar kegiatan pemerintah, tetapi harus menjadi instrumen untuk menerjemahkan visi pembangunan kepala daerah ke dalam program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Penyusunan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan yang dapat dilaksanakan. “Kualitas program dan manfaat yang dihasilkan menjadi pertimbangan penting,” katanya.
Denny juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memahami kebijakan tersebut saat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Usulan kegiatan, kata dia, harus berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta target pembangunan Kaltara. Dengan pendekatan money follow priority, Pemprov Kaltara berharap ruang fiskal yang tersedia dapat digunakan lebih efektif untuk membiayai program yang memiliki dampak besar bagi pembangunan daerah.
“Kita berharap anggaran yang terbatas ini betul-betul diarahkan untuk program yang prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ic)
