NUNUKAN, KaltaraAktual.com- Anggota DPRD Nunukan dari Fraksi NasDem, Muhammad Mansyur, meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Taka Nunukan untuk menghentikan sementara penarikan biaya beban tetap atau abonemen air bersih bagi pelanggan di Pulau Sebatik.
Permintaan ini muncul setelah layanan distribusi air bersih dilaporkan tidak berjalan normal sejak awal Februari 2026. Meski demikian, pelanggan disebut masih tetap dikenakan biaya abonemen setiap bulan.
“Air bersih tidak mengalir, tapi pelanggan tetap ditagih abonemen. Ini tentu menimbulkan keberatan di masyarakat,” ujar Mansyur, belum lama ini.
Menurut dia, kondisi tersebut memicu protes dari warga. Mereka menilai kebijakan penarikan biaya di tengah layanan yang tidak optimal terkesan lebih mengedepankan pendapatan dibanding pelayanan publik.
Akibat distribusi air yang terganggu, warga di Sebatik terpaksa membeli air dari pedagang keliling dengan harga berkisar Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per tangki berkapasitas 1.200 liter. Kondisi ini dinilai membebani ekonomi rumah tangga, terutama di tengah situasi kemarau yang memperparah pasokan dari Embung Lapri.
Mansyur menyebut, keluhan tidak hanya datang dari sekitar 3.500 pelanggan di Sebatik, tetapi juga dari warga di wilayah Nunukan lainnya yang mengalami persoalan serupa.
Ia juga mendorong Perumda Tirta Taka untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait distribusi air. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui jadwal aliran air agar dapat mengantisipasi kebutuhan sehari-hari.
“Perlu ada keterbukaan, misalnya dengan membuat jadwal distribusi, kapan air mengalir dan kapan tidak,” katanya.
Di sisi lain, persoalan ini turut berdampak pada DPRD Nunukan. Mansyur mengungkapkan, banyak warga yang menyampaikan keluhan bahkan melontarkan kritik keras kepada para wakil rakyat karena dianggap tidak mampu memperjuangkan aspirasi mereka.
Ia mengingatkan agar Perumda tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, anggota DPRD Nunukan dari daerah pemilihan Sebatik, Ramsah, menyebut distribusi air dari Embung Lapri mengalami gangguan cukup serius sejak Februari hingga akhir Maret 2026.
“Selama hampir dua bulan air hanya sesekali mengalir, tapi pelanggan tetap diminta membayar abonemen. Ini yang memicu kekecewaan,” ujarnya.
Ramsah juga menyoroti persoalan lain terkait belum terselesaikannya ganti rugi lahan seluas 69 hektare milik 40 kepala keluarga yang terdampak rembesan air dari embung tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memastikan distribusi air bersih tidak terus terganggu setiap musim kemarau. “Jangan sampai persoalan ini berulang tiap tahun. Masyarakat butuh solusi nyata, bukan alasan,” kata dia. (bda/red)
