Pengurus PWI Bulungan Tuntut Pleno Pembenahan, Singgung Kepemimpinan yang Mandek
TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bulungan akhirnya angkat suara keras menyikapi kisruh internal di tubuh PWI Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam rapat anggota yang dihadiri Dewan Kehormatan (DK) PWI Kaltara, Edy Nugroho, serta Dewan Penasihat PWI Bulungan, Khaerudin Elang Geo dan Viktor Ratu, lahir sikap tegas: mendesak Ketua PWI Kaltara, Nicky Saputra Novianto, untuk mundur dari jabatannya.
Rapat yang berlangsung penuh dinamika itu menghasilkan berita acara resmi, lengkap dengan tanda tangan pengurus dan anggota PWI Bulungan. Dalam pernyataan sikapnya, PWI Bulungan menilai Ketua PWI Kaltara gagal menjalankan roda organisasi sesuai amanat Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT).
Mereka menyoroti absennya rapat harian, pleno, hingga konferensi kerja sejak kepengurusan dilantik pada 29 Juni 2022. “Ketua terbukti tidak mampu mengakomodir hasil rapat pleno. Keputusan organisasi sering kali dikalahkan oleh kepentingan personal,” demikian bunyi salah satu poin pernyataan.
Desakan Pleno dan Pembenahan
Atas dasar itu, PWI Bulungan mendesak pengurus provinsi bersama DK PWI Kaltara segera menggelar rapat pleno tingkat provinsi dengan menghadirkan pengurus pusat. Agenda utamanya: menunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua PWI Kaltara, sebagaimana diatur dalam PD-PRT.
Dewan Penasihat PWI Bulungan, Viktor Ratu, menekankan bahwa isu ini bukan soal politik menjelang Kongres, melainkan pembenahan marwah organisasi.
“Tidak usah bicara soal pilihan kongres. Yang terpenting adalah bagaimana PWI Kaltara dibenahi,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Khaerudin Elang Geo. Ia menilai kepemimpinan PWI Kaltara selama ini lebih dominan muncul saat momentum politik organisasi.
“Padahal, PWI adalah wadah profesi, tugasnya jelas: edukasi dan advokasi. Roda organisasi harus berjalan sesuai PD-PRT,” tegasnya.
Serahkan ke DK PWI Kaltara
Ketua Seksi Wartawan Organisasi, Pendidikan, dan Advokasi PWI Bulungan, Martinus Nampur, memastikan hasil rapat dan pernyataan sikap itu langsung diserahkan ke DK PWI Kaltara, Edy Nugroho.
“Kami berharap provinsi dan bahkan PWI Pusat bijak menanggapi pernyataan sikap ini. Tidak ada tendensi pribadi, murni kepedulian terhadap organisasi,” katanya.
Sikap PWI Bulungan ini menambah daftar panjang kegaduhan di tubuh PWI Kaltara. Desakan agar rapat pleno segera digelar dinilai bisa menjadi momentum mengembalikan organisasi wartawan tertua di Indonesia itu ke marwahnya: mengutamakan kepentingan profesi di atas segalanya. (*)
