BANDUNG, Kaltaraaktual.com- Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) Wilayah Kalimantan Tahun 2026.
Rapat koordinasi tersebut digelar di Bandung, Jumat (20/11/26). Kegiatan ini diikuti sejumlah pemangku kebijakan dari berbagai provinsi di Kalimantan untuk membahas strategi menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan di tengah ancaman perubahan iklim.
Rakor tahun ini mengusung tema ‘Penguatan Sinergi Pemulihan dan Mitigasi Risiko Iklim Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah Kalimantan’.
Dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, H Sapi’i, ST, MAP, hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara.
Kehadiran Pemprov Kaltara juga didukung perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR).
Sapi’i mengatakan keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Kaltara dalam memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, khususnya dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok.
Menurutnya, persoalan ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan kebijakan ekonomi yang terintegrasi.
Sinergi antarsektor dinilai penting untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok, terutama ketika terjadi perubahan kondisi iklim yang dapat memengaruhi produksi pertanian maupun distribusi pangan.
“Melalui Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Kalimantan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid antarpemerintah daerah di Pulau Kalimantan,” ujarnya.
Dia berharap forum tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat kapasitas produksi pangan lokal sekaligus memitigasi risiko perubahan iklim.
Upaya tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Pemprov Kaltara pun berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar berbagai tantangan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan dapat diantisipasi secara bersama. (***)







