Masyarakat Dayak Tuntut Bima Sadiropa Disanksi Adat, Gubernur Kaltara Dukung Kearifan Lokal

oleh -1006 Dilihat
oleh

TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Ratusan masyarakat adat Dayak mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Senin (16/11/2026). Kedatangan mereka untuk menyuarakan penolakan terhadap gugatan uji materiil Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Gugatan tersebut menjadi perhatian masyarakat adat karena dinilai berpotensi membatasi praktik berladang dengan cara membakar yang selama ini dilakukan berdasarkan kearifan lokal.

Bagi masyarakat Dayak, berladang bukan sekadar aktivitas pertanian. Tradisi tersebut merupakan bagian dari identitas budaya, pengetahuan turun-temurun, sekaligus sistem kehidupan yang diwariskan oleh leluhur.

Aksi penyampaian aspirasi itu dipicu permohonan uji materiil yang diajukan Bima Sadiropa Sijabat terhadap Pasal 69 ayat (2) beserta penjelasannya dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Di tengah aksi tersebut, Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat adat Dayak.

Baca Juga  Perkuat Sinergi, Kapolda Kaltara Sambut Sahabat PKC PMII Kaltara

Dukungan gubernur menjadi perhatian massa yang berharap pemerintah daerah ikut memperjuangkan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk keberlangsungan tradisi berladang yang menjadi bagian dari warisan budaya.

Tidak hanya menyampaikan penolakan, massa juga melayangkan keberatan terhadap langkah pemohon gugatan. Sejumlah peserta aksi bahkan menilai gugatan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap masyarakat adat.

Mereka turut meminta agar Bima Sadiropa Sijabat dikenai sanksi adat dan meninggalkan wilayah Kalimantan Utara.

Persoalan ini bermula dari permohonan pengujian materiil yang diajukan ke MK dan terdaftar dengan Nomor 391/PUU-XXIV/2026.

Dalam pemberitaan resmi MK pada 27 Oktober 2026, Bima Sadiropa Sijabat yang disebut sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Kalimantan Utara (IMKU) mempersoalkan ketentuan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar bagi masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 69 ayat (2) UU PPLH mengatur bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal. Sementara dalam penjelasannya, pembakaran lahan untuk menanam varietas lokal dibatasi maksimal dua hektare per kepala keluarga dan wajib dikelilingi sekat bakar.

Baca Juga  Gubernur Kaltara Ajak DAD Jadi Garda Pelestarian Budaya dan Hutan Adat

Pemohon menilai ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali karena dianggap berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran asap.

Dalam permohonannya, pemohon meminta agar ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional.

Sementara untuk penjelasan pasalnya, dia mengusulkan adanya persyaratan tambahan berupa izin pejabat berwenang dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan tingkat kerawanan kebakaran.

Meski demikian, dalam pemberitaan MK tersebut, pemohon juga mengakui bahwa penanaman varietas lokal merupakan bagian dari identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang harus dihormati.

Pemohon berpandangan bahwa perlindungan budaya tetap dapat dilakukan bersamaan dengan pengembangan metode pertanian yang lebih aman bagi lingkungan.

Baca Juga  Dibiarkan Mangkrak, Taman Berlabuh Kini Jadi Zona Ancaman Bagi Anak di Tarakan

Bagi masyarakat adat Dayak di Kaltara, persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlanjutan tradisi yang telah berlangsung lintas generasi.

Mereka berharap pemerintah tidak hanya melihat persoalan berladang dari sisi pengendalian kebakaran, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, serta hak masyarakat adat.

Di sisi lain, perlindungan lingkungan hidup tetap menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan perlu berjalan seiring dengan penghormatan terhadap praktik masyarakat tradisional yang memiliki aturan dan kearifan lokal.

Aspirasi yang disampaikan di Kantor Gubernur Kaltara tersebut menjadi pengingat bahwa kebijakan lingkungan hidup juga perlu mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat.

Perlindungan hutan dan pelestarian tradisi masyarakat adat bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya perlu ditempatkan secara seimbang agar lingkungan tetap terjaga tanpa menghilangkan identitas budaya yang telah diwariskan leluhur. (**)

 

Bagikan

Tinggalkan Balasan