TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com– Anggota DPRD Kaltara, Alimuddin, menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang kembali menekan ruang fiskal provinsi. Ia menilai kebijakan pusat yang memicu pengurangan TKD belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi strategis Kaltara sebagai wilayah yang berada di garis depan Indonesia.
Alimuddin menjelaskan bahwa penurunan ini terutama dipicu penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) serta perubahan formula transfer nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut kurang sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang memikul beban geopolitik lebih besar dibanding provinsi lain.
“Pemotongan ini justru terjadi ketika Kaltara membutuhkan dukungan anggaran lebih. Penyesuaian DBH dan formula transfer baru berdampak langsung pada ruang fiskal daerah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Kaltara membutuhkan dukungan anggaran yang lebih proporsional karena posisinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dalam pandangannya, kebijakan fiskal nasional semestinya mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah yang memiliki tanggung jawab pembangunan lebih berat.
Alimuddin juga meminta Pemprov Kaltara membuka data secara jelas terkait komponen TKD yang mengalami pemotongan, termasuk besaran dan dampaknya terhadap program pembangunan. Transparansi dinilai penting agar masyarakat memahami kondisi keuangan daerah secara objektif.
Ia menilai situasi ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan isu yang berpengaruh pada kapasitas pembangunan daerah. “Kaltara ini kan berada di garis perbatasan dengan negara lain. (kebijakan) pusat seharusnya memperhitungkan tanggung jawab tambahan yang dipikul daerah ini,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah provinsi mengambil langkah responsif dan terukur agar pemotongan tersebut tidak memperlambat pelaksanaan program prioritas.
Lebih jauh, ia juga mendorong Gubernur Kaltara segera melakukan komunikasi formal dengan pemerintah pusat, terutama dengan Kementerian Keuangan dan instansi terkait, guna memastikan perhitungan DBH dan transfer lainnya selaras dengan kebutuhan daerah. Ia turut mengusulkan konsolidasi antara provinsi se-Kalimantan agar advokasi fiskal dapat diperjuangkan secara kolektif.
Alimuddin berharap langkah-langkah tersebut dapat menjaga stabilitas ruang fiskal Kaltara sehingga pembangunan tetap berjalan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. “Harapan saya ruang fiskal Kaltara harus kembali stabil sehingga pembangunan tidak terganggu dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal,” pungkasnya. (ikj/*)
