TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Penanganan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Pemerintah, lembaga penyedia layanan hingga masyarakat diminta saling bersinergi agar anak-anak yang membutuhkan perlindungan tidak kehilangan hak akibat lemahnya koordinasi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Rahman, mengatakan perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau satu lembaga tertentu. Menurutnya, seluruh pihak harus mengambil peran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Mulai dari mendeteksi persoalan yang dialami anak, memberikan pendampingan, hingga memastikan seluruh kebutuhan mereka terpenuhi.
“Ini bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah punya kewenangan, lembaga layanan punya fungsi masing-masing, dan masyarakat juga punya peran dalam melihat persoalan anak di lingkungannya,” ujar Rahman, Senin, (16/11/26).
Dia menjelaskan, persoalan yang dihadapi anak dengan kebutuhan perlindungan khusus tidak selalu sederhana. Dalam sejumlah kasus, anak membutuhkan penanganan dari berbagai aspek sekaligus.
Tidak hanya pendampingan, tetapi juga pelayanan kesehatan, akses pendidikan, perlindungan sosial hingga dukungan terhadap kondisi keluarga.
Kondisi tersebut membuat penanganan AMPK harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Rahman mengingatkan jangan sampai pelayanan hanya berfokus pada satu persoalan, sementara kebutuhan lain yang juga mendesak justru tidak tertangani.
“Penanganan anak harus dilakukan secara terintegrasi. Jangan sampai kebutuhan anak hanya ditangani dari satu sisi, sementara kebutuhan lainnya terabaikan,” katanya.
Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Nunukan itu juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan dan aktivis perlindungan anak berbasis masyarakat.
Menurutnya, setiap pihak perlu memahami tugas, fungsi dan mekanisme koordinasi dalam menangani persoalan anak. Hal ini penting agar setiap kasus dapat ditangani oleh pihak yang tepat sesuai prosedur.
“Kalau ada persoalan, harus tahu siapa yang menangani dan ke mana harus dikoordinasikan. Jangan sampai anak justru tidak mendapatkan layanan karena masing-masing pihak tidak terhubung,” tegasnya.
Rahman turut menyoroti peran masyarakat dalam mendeteksi persoalan perlindungan anak. Sebab, masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang.
Keterlibatan masyarakat dinilai dapat mempercepat identifikasi berbagai persoalan yang dialami anak. Namun, setiap temuan juga perlu disampaikan melalui mekanisme pelaporan resmi agar penanganannya dapat dilakukan oleh pihak berwenang tanpa merugikan anak.
Dia berharap koordinasi antara pemerintah, lembaga layanan dan masyarakat tidak hanya dilakukan ketika muncul kasus. Sinergi tersebut perlu dibangun secara berkelanjutan sehingga setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti.
“Yang kita butuhkan adalah koordinasi yang berjalan. Masyarakat tahu harus melapor ke mana, lembaga layanan tahu apa yang harus dilakukan, dan pemerintah bisa memastikan penanganannya berjalan,” pungkasnya. (***)


