TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, Andhika Masharafi, kehadiran perusahaan-perusahaan besar di kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan belum begitu memberdayakan tenaga kerja lokal termasuk soal perbedaan data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lahan perusahaan yang ditentukan pemerintah dengan pemukiman warga desa.
“Dalam hukum kausalitas akibat itu ada karena sebab, kondisi Mangkupadi khususnya kampung baru tentu menjadi sebab mengapa RDP ini kita adakan. Bahkan pemerintah eksekutif sendiri yang meninjau lokasi tidak diperbolehkan turun dari mobil, apalagi masyarakat biasa yang ada di sana tentu sangat dibatasi. Hal hal ini lah yang tidak kita inginkan terjadi di Desa Tanah Kuning oleh karena itu kita harus segera melakukan pencegahan,” kata politisi muda partai Golkar ini, Rabu, (14/05/25).
Persoalan lahan dan kawasan warga, versinya berbeda data, termasuk luas wilayah RTRW dari pihak Desa Tanah Kuning dan Dinas (Pemkab Bulungan) terkait itu berbeda, data awal vesi Desa Tanah Kuning 16.000 hektar luasan, sekarang jadi sekitar 7000 hektar, sisa lahan warga saat ini hanya 4,5 persen.
“Ada perbedaan jumlah, data dinas dan dari desa beda. Tapi syukurnya karena belum ada progres dari PT Indonesia Strategis Industri (ISI) di Tanah Kuning, tapi kita belum tau nnti kedepannya seperti apa. Pemerintah harus turun berikan perhatian khusus,” ujar Andhika.
Andhika menyebutkan kepadatan penduduk di Tanjung Palas Timur adalah jumlah penduduk tertinggi kedua di Kabupaten Bulungan. “Pada masa pemilihan Legislatif data KPU menunjukkan Kecamatan Tanjung Palas Timur menempati posisi ketiga dengan jumlah pemilih tertinggi di Bulungan, namun pada masa Pilkada Kecamatan Tanjung Palas Timur berubah posisi menjadi urutan kedua dengan jumlah pemilih tertinggi. Artinya ada peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat di wilayah Tanjung Palas Timur, terkhusus Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi oleh karena itu kami tidak memandang ini bukan hal yang sederhana, persoalan pemukiman ini kompleks,” imbuhnya.
Politisi termuda di DPRD Bulungan tersebut menjelaskan, memang keberadaan perusahaan seharusnya bisa mewujudkan dan memberdayakan masyarakat dan kesepian ketenagakerjaan, termasuk merawat dan melindungi lahan pemukiman dan ketahanan pangan pertanian yang dimana masyarakat tetap bisa eksis bertani.
“Oke kalau misalnya tadi ada bahasa persoalan penyediaan SDM, ada penyediaan ketenaga kerjaan. Tapi itu kan berlaku dengan stabdar tertentu, saya tahu ada baras usia produktif untuk bekerja di industri hari ini orang tua-orang tua kami pasti tidak bisa bekerja di perusahaan,” ucapnya.
“Kemudian akan terjadi kesenjangan sosial jika masyarakat yang biasanya bertani langsung berubah menjadi Industri. Tentu prosesnya akan panjang untuk mengubah pemahaman itu,” jelas mantan aktivis HMI tersebut.
Menurutnya, kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN) kawasan industri tentulah memberikan dampak yang positif memajukan ekonomi. “Cuma ekonomi siapa dulu yang maju. Secara nasional ini memang memajukan, Provinsi dan Kabupaten juga mungkin. Tetapi dampak positif dan negatifnya itu tidak dirasakan yang dirasakan (nasional dan daerah) itu hanya positifnya sedangkan yang merasakan dampak negatifnya itu kami di sana (Tanah Kuning dan Mangkupadi) termasuk saya,” tutupnya. (**)
