TANJUNG SELOR, Kaltaraaktual.com- Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah perbatasan kembali mencuat dalam seminar nasional bertema “Peluang dan Tantangan Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Mempercepat Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan di Perbatasan sebagai Wilayah Ring of Defense Ibu Kota Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”. Di hadapan para pemangku kepentingan, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, menegaskan pemerintah pusat tak bisa lagi menunda agenda pemekaran di kawasan strategis seperti Nunukan.
Ruman menyebut usulan DOB Kebudayaan Perbatasan, Krayan, dan Sebatik telah mandek lebih dari satu dekade tanpa kejelasan arah kebijakan. Padahal, menurutnya, ketiga wilayah tersebut adalah zona rawan yang menjadi “pagar depan” Indonesia menghadapi Malaysia, sekaligus penyangga awal keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sudah lebih dari belasan tahun usulan ini tidak tersentuh. Padahal pemekaran di perbatasan bukan semata soal pembangunan, tetapi soal kedaulatan negara,” ujar Ruman, Selasa (25/11/25).
Ruman Tumbo menyoroti minimnya pelayanan dasar di wilayah-wilayah perbatasan. Ia menyebut keterbatasan anggaran daerah induk menyebabkan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tak pernah benar-benar menjangkau masyarakat yang hidup jauh dari pusat pemerintahan.
“Perbatasan adalah beranda negara. Jika kita stagnan sementara Malaysia terus berlari, itu memalukan,” ujarnya.
Politikus daerah pemilihan (Dapil) Nunukan itu membandingkan kondisi wilayah perbatasan Indonesia yang tertinggal jauh dari kawasan Sabah dan Sarawak. Ia menilai hal ini terjadi karena lemahnya intervensi kebijakan pusat terhadap daerah-daerah strategis tersebut.
“Saat ini pelayanan masih sangat kurang. Infrastruktur, kesehatan, pendidikan—semuanya jauh dari harapan masyarakat. Sementara di seberang, Malaysia sudah jauh lebih baik,” katanya.
Menurut Ruman, pemekaran wilayah merupakan opsi paling realistis untuk mengejar ketertinggalan. Dengan terbentuknya DOB baru, akses anggaran lebih besar, birokrasi lebih dekat, dan pengambilan keputusan pembangunan menjadi lebih cepat.
Ia berharap seminar nasional ini menjadi momentum bagi penyatuan sikap antara pemerintah daerah, akademisi, dan legislatif untuk menekan pemerintah pusat agar membuka kembali pembahasan DOB.
“Tidak ada pilihan lain. Jika kita ingin memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat perbatasan, pemekaran wilayah harus menjadi prioritas nasional,” pungkasnya.
